Indonesia dan Australia Satukan Langkah Melindungi Anak dari Risiko Digital

Kedua negara telah memiliki landasan peraturan yang dapat dijadikan modal untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan penguatan kerja sama kedua negara dalam melindungi anak-anak di ruang digital, keamanan siber, dan tata kelola kecerdasan buatan (AI).

“Indonesia dan Australia tidak perlu menunggu terbentuknya konsensus global untuk mengambil langkah bersama. Kedua negara dapat memanfaatkan regulasi dan pengalaman masing-masing untuk membangun kerja sama bilateral dan regional yang konkrit,” ujarnya dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Australia Tony Burke di Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2026).

Menurut Meutya Hafid, Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.

“Australia juga telah menerapkan batasan usia minimum untuk menggunakan media sosial. Kesamaan arah kebijakan ini membuka peluang untuk menyelaraskan pengawasan dan memastikan platform digital menjalankan kewajibannya,” ujarnya.

Selain perlindungan anak, kedua negara membahas keamanan siber dan tata kelola AI.

Indonesia saat ini sedang menyusun peta jalan nasional AI, pedoman etika, serta rancangan Peraturan Presiden tentang AI.

Kolaborasi juga diusulkan untuk mencakup dialog ketahanan keamanan siber dan pengembangan bakat digital.

Indonesia berharap diskusi tersebut terus berlanjut melalui kelompok kerja kedua negara hingga menghasilkan langkah konkrit.

“Ukuran keberhasilannya adalah kepatuhan platform terhadap peraturan dan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh anak dan keluarga,” tegas Menteri Komunikasi dan Teknologi Meutya Hafid.