BANDASAPULUAH.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) tahun 2026 di Ruang Rapat Sakato, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (27/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Risnaldi menekankan agar seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan jadwal yang telah ditetapkan.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris DPMD Pesisir Selatan Denny Anggara beserta jajaran dan sejumlah camat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan tahapan Pilwana di masing-masing nagari sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan.
Dalam rapat itu, Denny Anggara menyampaikan bahwa Pilwana tahun 2026 diikuti 93 nagari dengan jumlah bakal calon wali nagari sebanyak 344 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Denny menjelaskan, hingga Minggu (27/9/2026), sebanyak 63 nagari telah melaksanakan penetapan calon wali nagari. Kemudian enam nagari akan melaksanakan Tes Kemampuan Dasar (TKD), 13 nagari melakukan penjaringan ulang, dan 11 nagari dijadwalkan melaksanakan penetapan calon pada Senin (28/9/2026).
Menyikapi perkembangan tersebut, Risnaldi meminta DPMD bersama para camat melakukan pemetaan secara rinci terhadap tahapan Pilwana di setiap nagari.
Menurutnya, pemetaan diperlukan untuk memastikan dengan jelas nagari yang telah menyelesaikan tahapan, nagari yang masih dalam proses, serta tahapan yang akan dilaksanakan berikutnya.
“Pastikan jadwalnya, kemudian lakukan pemetaan data. Mana yang sudah selesai, mana yang masih dalam proses, dan mana yang akan masuk ke tahapan berikutnya. Ini harus jelas,” ujar Risnaldi.
Ia menegaskan, seluruh proses Pilwana harus berpedoman pada juknis dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, setiap tahapan harus memiliki dasar dan prosedur yang jelas, mulai dari penjaringan bakal calon, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan TKD hingga penetapan calon wali nagari.
“Pastikan semuanya berpedoman pada juknis. Jangan sampai dalam pelaksanaan ada tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Risnaldi juga meminta apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan agar segera dipetakan dan dikoordinasikan.
Hal tersebut penting agar persoalan yang muncul tidak menghambat tahapan Pilwana selanjutnya.
Ia meminta koordinasi antara DPMD, kecamatan dan pemerintahan nagari terus diperkuat, terutama terhadap nagari yang masih melakukan penjaringan ulang maupun yang akan melaksanakan TKD dan penetapan calon.
“Kalau ada persoalan, segera petakan dan koordinasikan penyelesaiannya berdasarkan aturan yang ada. Kita harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai juknis dan jadwal,” tegasnya.
Risnaldi mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan Pilwana di 93 nagari.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, sesuai ketentuan dan dapat dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
