BANDASAPULUAH.COM — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) mengungkapkan, pembangunan ulang Jembatan Gantung Muaro Pasar Baru–Luhung di Kecamatan Bayang sebenarnya sudah pernah dianggarkan pada tahun 2025. Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut terpaksa tertunda akibat kondisi fiskal daerah yang belum stabil.
Jembatan gantung yang telah ditutup sejak Maret 2023 itu hingga kini belum dapat difungsikan kembali karena kondisi konstruksinya dinilai sudah membahayakan keselamatan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Pesisir Selatan, Jaferi, mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan anggaran sebagai langkah awal penanganan jembatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah daerah sebenarnya sudah menganggarkan penanganan Jembatan Luhung pada tahun 2025 lalu. Namun karena kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini terbatas, maka pelaksanaannya belum dapat direalisasikan,” ujar Jaferi.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah beberapa waktu terakhir cukup berat karena banyak anggaran harus difokuskan untuk penanganan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pesisir Selatan.
Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional juga berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan sejumlah program pembangunan infrastruktur.
“Efisiensi anggaran ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Jadi memang banyak program yang harus disesuaikan kembali dengan kondisi keuangan daerah,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Pessel menegaskan tidak mengabaikan pembangunan Jembatan Luhung. Pemerintah daerah tetap berupaya mencari peluang pendanaan agar pembangunan dapat segera dilakukan.
“Kita berharap kondisi keuangan daerah bisa kembali normal seperti semula sehingga pembangunan jembatan ini dapat segera direalisasikan,” tambah Jaferi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PR Pesisir Selatan, Fahresi Eka Siska, menjelaskan bahwa kondisi Jembatan Luhung saat ini sudah mengalami kerusakan berat sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan perbaikan sebagian.
“Jembatan ini tidak bisa diperbaiki setengah-setengah. Karena hampir seluruh konstruksinya sudah keropos, maka harus dibangun ulang secara total,” jelas Eka.
Ia menyebutkan panjang bentang jembatan sekitar 180 meter dengan lebar 2,4 meter. Untuk pembangunan ulang secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Menurut Eka, pemerintah daerah sebelumnya sempat mengalokasikan sekitar Rp1 miliar pada tahun 2025 untuk penanganan awal. Namun setelah dilakukan kajian teknis, kebutuhan pembangunan ternyata jauh lebih besar karena seluruh struktur utama harus diganti.
“Karena konstruksinya sudah rusak total, maka harus dibangun baru secara menyeluruh,” katanya.
Eka menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah daerah sebenarnya kembali merencanakan penganggaran pembangunan jembatan tersebut. Namun rencana itu kembali tertunda setelah terjadinya bencana banjir besar yang membuat anggaran daerah diprioritaskan untuk penanganan infrastruktur terdampak bencana.
Meski berada di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Pessel disebut tidak berpangku tangan. Pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan juga telah mengajukan proposal bantuan pembangunan Jembatan Luhung ke pemerintah pusat.
“Kami bersama Pak Bupati sudah menyampaikan proposal pembangunan jembatan ini ke kementerian terkait. Pemerintah daerah terus berupaya mencari dukungan anggaran dari pusat agar pembangunan bisa segera terealisasi,” tutup Jaferi.
