BANDASAPULUAH.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim turun langsung menemui masyarakat Kampung Labuang Baruak, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Selasa (3/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Wabup Risnaldi untuk melihat kondisi wilayah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari infrastruktur, rumah tidak layak huni hingga pelayanan kesehatan.
Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syafrinal, Kepala Dinas Perkimtan LH Roli Buchari, serta Camat Batang Kapas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir pula Kabid Bina Marga Fahresi Eka Siska, Wali Nagari Mahardicka beserta jajaran, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Tinjau Jalan Tanah dan Jembatan Kayu
Kampung Labuang Baruak merupakan daerah paling barat di Kecamatan Batang Kapas. Wilayah ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan.
Hingga kini, jalan di kampung tersebut masih berupa tanah. Sementara itu, masyarakat masih mengandalkan jembatan papan kayu sebagai akses penghubung.
Saat meninjau kawasan tersebut, Risnaldi melihat langsung kondisi jalan dan jembatan. Ia juga berdialog dengan warga untuk mengetahui berbagai kendala yang mereka hadapi.
Risnaldi mengatakan, peninjauan lapangan penting agar pemerintah memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan masyarakat.
“Melalui peninjauan ini, kita ingin memastikan usulan pembangunan benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Risnaldi.
Menurutnya, jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Infrastruktur tersebut juga memperlancar akses antarkampung dan mendukung aktivitas ekonomi warga.
Karena itu, pemerintah perlu mengkaji setiap usulan pembangunan secara cermat. Pertimbangannya mencakup tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, serta hasil kajian teknis perangkat daerah.
Ia berharap, hasil peninjauan ini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.
Minta Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
Selain infrastruktur, Risnaldi juga mengunjungi sejumlah rumah warga yang kondisinya tidak layak huni.
Ia meminta Wali Nagari bersama dinas terkait segera mendata rumah-rumah tersebut. Selanjutnya, pemerintah daerah akan mengajukan usulan bantuan melalui pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni kita minta untuk didata. Selanjutnya, kita usulkan melalui pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten agar bisa mendapatkan bantuan,” ujar Risnaldi.
Menurutnya, pendataan menjadi langkah awal untuk memperjuangkan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Perhatian Warga Katarak dan BPJS Tidak Aktif
Dalam kunjungan tersebut, Risnaldi juga menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
Beberapa warga mengalami penyakit katarak dan membutuhkan penanganan medis. Namun, mereka juga menghadapi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan milik sejumlah warga tersebut tidak aktif setelah mengalami kenaikan desil. Padahal, kondisi kehidupan mereka masih cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi persoalan itu, Risnaldi meminta Wali Nagari mendampingi warga ke RSUD M. Zein Painan. Ia ingin masyarakat mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.
Selanjutnya, tenaga medis akan memeriksa kondisi warga tersebut. Jika memenuhi persyaratan medis, mereka dapat menjalani tindakan operasi katarak.
“Pak Wali Nagari bantu dampingi masyarakat yang mengalami katarak ke RSUD M. Zein. Kita ingin mereka mendapatkan pemeriksaan dan penanganan agar bisa menjalani operasi,” ungkapnya.
Selain penanganan medis, Risnaldi juga menyoroti kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang tidak aktif.
Ia meminta pihak terkait mengoordinasikan persoalan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Minta Dinas Terkait Tindak Lanjut Aspirasi
Risnaldi menegaskan, pemerintah perlu melihat langsung kondisi masyarakat agar dapat memahami persoalan yang mereka hadapi.
Karena itu, ia meminta Wali Nagari dan seluruh dinas terkait memperkuat koordinasi. Terutama dalam menindaklanjuti pendataan rumah tidak layak huni, persoalan infrastruktur, serta pelayanan kesehatan warga.
Ia berharap, kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda peninjauan. Namun, hasilnya dapat mendorong langkah konkret pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat Labuang Baruak.
Komentar