BANDASAPULUAH.COM –
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Republik Indonesia Prabu Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Energi pada Kamis (1/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahlil mengaku dipercaya mengemban dua jabatan alias rangkap jabatan.
Memang saya mendapat panggilan dari Sekretaris Kabinet (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), untuk Menko dan Menteri ESDM. Kami menjalankan semua tugas Presiden,” kata Bahlil sesaat sebelum memasuki Istana, Kamis (1/10).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Kementerian Koordinator dengan nama tersebut sebelumnya tidak ada dalam kabinet pemerintahan. Jadi, jabatan ini merupakan jabatan baru dan jabatan kedelapan dalam jajaran kementerian koordinator di kabinet Merah Putih era Prabowo-Gibran.
Per 1 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Kabinet Prabowo dipimpin oleh delapan menteri.
Komposisi tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selanjutnya ada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah; Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat; Menteri Koordinator Pangan; dan yang terbaru, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Energi.
Sektor hilir dan energi menjadi salah satu program strategis pemerintahan Prabowo. Impian besar Prabowo adalah hilirisasi bisa menjadi kunci transformasi perekonomian Indonesia melalui peningkatan nilai tambah komoditas strategis.
Sejumlah langkah telah diambil untuk mencapai hal ini. Misalnya saja pada April lalu, Prabowo melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional dengan total investasi Rp 116 triliun.
Groundbreaking hilirisasi tahap kedua meliputi 13 proyek hilir strategis senilai kurang lebih Rp 116 triliun yang meliputi 5 proyek sektor energi, 5 proyek sektor mineral, 3 proyek sektor pertanian, kata Prabowo di Jawa Tengah, Rabu (29/4).
Namun banyaknya tokoh di kabinet pemerintahan Prabowo yang menjadi sorotan. Banyak pihak yang menyoroti risiko tumpang tindih tanggung jawab dan membengkaknya anggaran.
(mou/dal)
