Komdigi dan Polri Perkuat Sinergi Berantas Judi Online dan Penipuan Digital

BANDASAPULUAH.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi pemberantasan kejahatan digital. Kolaborasi ini menyasar perjudian online lintas negara, penipuan digital, hingga berbagai tindak pidana di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).

Menurut Meutya, kerja sama kedua lembaga mencakup pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan infrastruktur telekomunikasi. Langkah ini bertujuan menjaga layanan publik sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap kejahatan digital.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang lebih kuat di masa depan, kami dapat mengurangi tingkat perjudian online di negara tersebut. Ini juga salah satu masukan terbesar yang kami terima dari masyarakat,” kata Meutya.

Perkuat Penanganan Kejahatan Digital

Meutya menjelaskan, masyarakat menyampaikan beragam keluhan terkait kejahatan digital. Permasalahan tersebut meliputi jual beli data, penipuan online, perjudian online, pornografi, intimidasi, misinformasi, dan hoaks.

Karena cakupannya luas, Komdigi membutuhkan dukungan Polri untuk memperkuat penanganan berbagai kasus. Oleh sebab itu, kedua lembaga mendorong percepatan pelaksanaan nota kesepahaman atau MoU.

“Tantangan ini cakupannya sangat luas jika hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Polri sangat penting dalam rangka kombinasi upaya preventif dan upaya penegakan hukum,” jelas Meutya.

Selain itu, Meutya mengapresiasi langkah cepat Kapolri beserta jajarannya dalam menangani perjudian online. Ia menyoroti jaringan perjudian yang beroperasi lintas negara dan membutuhkan koordinasi penegakan hukum.

“Kita apresiasi Kapolri, belum genap sebulan, tapi salah satu tempat perjudian online yang jaringannya tidak hanya lokal, tapi juga lintas negara sudah ada penanganannya,” ujar Meutya.

Lindungi Infrastruktur Telekomunikasi

Di samping kejahatan siber, Meutya menyoroti pencurian kabel dan perangkat base transceiver station (BTS). Tindakan tersebut mengganggu akses internet dan layanan telekomunikasi di sejumlah daerah.

Karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku pencurian menjadi penting untuk menjaga konektivitas masyarakat. Meutya juga mengapresiasi penanganan hukum atas pencurian perangkat BTS yang mengganggu pelayanan publik.

Polri Soroti Penipuan dan Hoaks

Sementara itu, Kapolri Suyudi Ario Seto menilai pesatnya perkembangan teknologi harus diimbangi peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, aparat perlu menangani kejahatan digital secara cepat dan tepat.

Suyudi menyoroti penipuan online, perjudian online, serta penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam. Menurutnya, berbagai kejahatan tersebut meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan negara.

“Kejahatan di ruang digital bisa kita hilangkan. Upaya cepat bisa kita lakukan. Karena terus terang ini sangat meresahkan masyarakat,” tegas Suyudi.

Lebih lanjut, Suyudi menyoroti penyebaran berita bohong atau hoaks yang membutuhkan penanganan tegas. Ia juga menilai penguatan regulasi perlu mendukung upaya menciptakan ruang digital yang aman.

“Begitu pula yang selalu menjadi kekhawatiran masyarakat adalah terkait berita bohong, hoaks. Hal ini juga memerlukan langkah regulasi yang tegas yang juga disampaikan Menteri,” kata Suyudi.

Pada akhirnya, Suyudi berharap penguatan MoU yang kedua lembaga susun pada April lalu semakin mempererat koordinasi. Ia juga berharap kolaborasi tersebut mampu menjawab keresahan masyarakat dan menjaga keamanan digital nasional.

“Semoga kerja sama kita dengan penguatan MoU yang baru kita buat pada bulan April lalu dapat semakin mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat, keamanan digital nasional di Indonesia,” pungkas Suyudi.