Pengurus PWI Tulis Model Komunikasi PRISM untuk Polri dan Kapolri Baru

Buku tersebut ditulis oleh salah satu Pengurus PWI Pusat, Dr. Eddy Iriawan yang menjabat Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia PWI Pusat.

Buku ini menawarkan pendekatan manajemen komunikasi yang dapat digunakan Polri dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat, apalagi setelah berkembangnya media sosial yang membuat arus informasi semakin cepat.

Eddy mengatakan, buku tersebut merupakan pengembangan dari hasil disertasinya di Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU).

Hasil penelitiannya sengaja ia catat agar ide-ide yang diperoleh selama proses akademik tidak berhenti hanya sekedar karya ilmiah belaka, namun bisa menjadi bahan pemikiran dalam mengelola komunikasi institusi.

“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian tersebut saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menyikapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah membanjirnya informasi, khususnya melalui media sosial,” kata Eddy kepada wartawan.

Menurut Eddy, perkembangan teknologi informasi membuat permasalahan yang terjadi di lingkungan kepolisian dengan cepat menjadi konsumsi masyarakat. Informasi, kritik dan pengalaman masyarakat dapat tersebar luas dan pada akhirnya ikut membentuk citra institusi.

Bagaimana diksi ‘tidak viral, tidak ada keadilan’ yang dapat direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu permasalahan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” kata Eddy.

Buku tersebut tidak hanya membahas bagaimana Polri menyampaikan informasi, namun juga bagaimana institusi menyikapi permasalahan, mengelola permasalahan, mendengarkan masyarakat, dan membangun komunikasi publik yang berkelanjutan.

Eddy memasukkan model PRISM sebagai gagasan utama. PRISM merupakan singkatan dari Partisipasi, Responsif, Integritas, Sinergi, dan Pemantauan. Kelima elemen tersebut membentuk kerangka manajemen komunikasi yang menempatkan partisipasi masyarakat, kecepatan respon, integritas, sinergi dan pemantauan sebagai bagian yang saling terkait.

“Citra negatif Polri sebesar 66,2 persen didasari oleh pengalaman buruk pribadi yang dialami oknum ketika berhadapan dengan polisi. Ada pula yang tidak mendapat tanggapan atas pengaduan yang disampaikannya,” ujarnya.

Menurut Eddy, permasalahan komunikasi menjadi semakin kompleks ketika kasus yang melibatkan aparat kepolisian mendapat perhatian besar di media dan media sosial.

Buku ini kemudian menawarkan sejumlah langkah penerapan model PRISM, antara lain mengenali isu sejak awal, memantau aktivitas hashtag di media, mengelompokkan isu, membaca konteks sosial dan mengembangkan narasi, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam penyebaran isu.

Tahap selanjutnya adalah menyiapkan respon berbasis data, membangun kolaborasi dengan lembaga lain, membuka ruang dialog dengan masyarakat, mengevaluasi dampak komunikasi, dan mendokumentasikan hasilnya sebagai bahan pembelajaran dalam menghadapi permasalahan serupa.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Pusat Marthen Selamat Susanto mengatakan, PWI Pusat berencana menggelar bedah buku dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi kepolisian.

Akhmad Munir mengatakan, ide penerbitan buku tersebut juga lahir dari PWI Pusat sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada institusi kepolisian. Ide ini kemudian dikembangkan dan ditulis oleh Eddy Iriawan, berdasarkan hasil penelitian akademisnya.

Ide buku ini datang dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri, kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan. Kami berharap ide-ide dalam buku ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi Polri dan Kapolri yang baru dalam mempererat komunikasi dengan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat, kata Munir.

Menurut Ketua Dewan Pengawas yang pernah menjabat Direktur Antara ini, tantangan komunikasi Polri ke depan tidak hanya terkait kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana lembaga mampu mendengar dan menyikapi permasalahan yang disampaikan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat tidak dibangun begitu saja melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, daya tanggap, integritas, dan keseriusan institusi dalam menyelesaikan permasalahan. Kami berharap buku ini dapat turut memperkaya pemikiran untuk mempererat hubungan Polri dan masyarakat, ujarnya.

PWI Pusat berharap bedah buku ini menjadi ruang bertukar pikiran antara pers, akademisi, kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan mengenai strategi komunikasi Polri di tengah perubahan lanskap informasi dan meningkatnya peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat.