Pengerukan Mineral Mengabaikan Kemajuan Ekonomi Masyarakat

BANDASAPULUAH.COM -Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DKI Jakarta dibongkar massa yang mengatasnamakan Front Solidaritas Masyarakat Wilayah Tambang (Basmaku) Konawe Utara pada Rabu, 10 Desember 2025.

Dalam aksinya, massa mengkritisi pengelolaan tambang mineral di Konawe Utara yang dinilai belum menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tambang.

“Selama puluhan tahun, Konawe Utara menjadi penyumbang signifikan rantai pasok nikel nasional. Namun indikator perkembangan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar tambang tidak berubah,” kritik Juru Bicara Basmaku, Uksal Tepamba.

Ia menjelaskan, terdapat kesenjangan struktural antara jumlah aktivitas ekstraktif dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Hilangnya keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa model pengelolaan sumber daya mineral di Konawe Utara cenderung berorientasi pada ekstraksi komoditas saja, bukan pada pembangunan berkelanjutan yang memasukkan variabel masyarakat, lingkungan hidup, dan keadilan sosial sebagai landasan utama.

“Ini merupakan indikasi bahwa kebijakan pertambangan gagal mengubah kekayaan alam menjadi pemerataan kesejahteraan,” imbuhnya.

Selain itu, ada beberapa hal yang melatarbelakangi aksi demonstrasi Basmalaku yang juga digelar di kantor PT Antam Tbk Jakarta. Mulai dari minimnya keterlibatan masyarakat, kontraktor lokal, dan pekerja lokal dalam kegiatan usaha pertambangan di Konawe Utara.

Pengawasan Kementerian ESDM terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan, baik dari aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi tidak jelas. Basmaku menjelaskan, dari 35 IUP yang menjadi RKAB 2025 di Konawe Utara, tidak ada satupun yang menaati perintah UU Minerba, khususnya penerapan pasal 124 tentang prioritas pemberdayaan kontraktor lokal.

Massa juga mengkritik transparansi seluruh pemilik IUP di Konawe Utara dalam tata kelola usaha pertambangan yang dinilai masih minim.

Atas dasar itu, massa mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong kepatuhan seluruh pemilik IUP Konawe Utara untuk menjalankan komitmen partisipasi kepada pelaku usaha kontraktor lokal untuk bersama-sama mengembangkan perekonomian masyarakat.

Menteri Bahlil juga diminta melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh IUP di Konawe Utara, termasuk mengkaji efektivitas CSR dan AMDAL serta pemenuhan komitmen sosial perusahaan.

“Kami juga mendorong Menteri ESDM untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan memastikan ekstraksi pengelolaan pertambangan memberikan manfaat yang nyata, terukur dan adil,” pungkas Koordinator Umum Aksi, Ikram Pelesa.