Buruk! Bandara IMIP Morowali Tertutup Beroperasi Sejak Era Jokowi, Tak Ada Bea Cukai dan Imigrasi!

“Bandara di Morowali ditutup dan persoalannya, kalau misalnya ditutup karena takut radiasi atau apa, harus ada izin dari pemerintah kita. Sejak 2019 belum ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat ikut mengawal proses tersebut setelah Menhan berjanji akan melapor ke Presiden Prabowo. Harapannya harus ada petugas bea cukai yang ditempatkan di sana, harus ada petugas imigrasi juga. Itu jumlah minimumnya. Belum lagi airnav. Ini juga masalah keamanan. Kalau pesawatnya menuju ke sana, kita tidak tahu? “Ini soal regulasi udara juga,” kata Edna.

Lalu, perlu ada kejelasan siapa yang pertama kali memberikan izin bandara tersebut. Sorotan ini membuka lebar potensi pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa campur tangan negara. “Ini sudah terjadi sejak tahun 2019. IMIP sendiri sudah ada sejak tahun 2010, namun berkembang pada era Jokowi,” jelasnya.

Lebih lanjut Edna menyinggung permasalahan yang sering terjadi di IMIP sebelumnya. Lalu yang sering menjadi permasalahan, sebelumnya kita sering mendengar berbagai kecelakaan di smelter, ujarnya.

Kemudian, dia menyinggung tentang bahasa. Menurutnya, bahasa yang digunakan seluruh pekerja harus bahasa Indonesia. “Semua harus bisa berbahasa Indonesia karena pekerjanya banyak yang orang Indonesia. Jadi harus paham prosedurnya. Lalu protokol peralatannya seperti apa? Ini tidak dilakukan,” tegasnya.

Edna juga menjelaskan dampak penutupan bandara dari aspek pertahanan.

“Iya, kalau dari aspek pertahanan, dia bisa bawa apa saja, dari luar sampai ke dalam, dia bisa bawa apa saja yang kita tidak tahu. Misalnya dia membawa, katakanlah, kuman atau bom atau semacamnya, kita tidak tahu,” ujarnya.

“Iya nggak ada yang lihat atau kalau dia keluar, kita nggak tahu kalau dia yang bawa. Benar itu hanya timah atau apa, kita tidak tahu. Kayak kita ketinggalan, seperti di rumah, ada orang yang keluar masuk tanpa kita periksa, aneh kan? Ini juga termasuk yang keluar masuk, termasuk yang dari China,” ujarnya.

Presiden Perintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Tindak Tegas Penambangan Ilegal

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin diminta Presiden Prabowo Subianto memperkuat penegakan hukum untuk menindak pelaku penambangan liar.

Perintah itu diungkapkannya dalam pertemuan Sjafrie, Prabowo, dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/11/2025).

“Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum dilakukan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan,” tulis akun Instagram resmi Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, Senin (24/11/2025).

Dalam teks yang diunggah akun tersebut dijelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berisi sebagai berikut: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan amanat undang-undang dan perintah presiden, Sjafrie berkomitmen memastikan Kementerian Pertahanan dan seluruh kementerian terkait tidak melakukan diskriminasi dalam pemberantasan praktik penambangan liar.

Pihaknya, lanjut Sjafrie, memastikan seluruh proses hukum terkait penambangan liar dilakukan secara adil, mulai dari penangkapan, penyidikan, penyidikan hingga dibawa ke pengadilan.

“Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak bernegara, dan menghambat pembangunan nasional,” jelas Sjafrie.

Dengan tindakan tegas dan terukur tersebut, Sjafrie yakin penindakan hukum akan konsisten demi terciptanya legalitas pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.

Negara hadir, negara mengatur, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam dikembalikan kepada bangsa Indonesia, pungkas Sjafrie.

Sekadar informasi, Sjafrie baru saja memantau latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah yang digelar pekan lalu.

Pelatihan tersebut digelar untuk mempertajam kemampuan TNI dalam memantau dan menindak praktik penambangan liar di Indonesia. TNI pun sengaja menggelar pelatihan di dua tempat tersebut karena sering terjadi praktik penambangan liar di kawasan tersebut.