“Tapi yang mengejutkan karena selama ini kita tidak pernah tahu, saya juga baru tahu IMIP punya bandara sendiri dan yang lebih parahnya, kita baru tahu tidak ada otoritas Indonesia di sana,” lanjutnya.
Jadi menurutnya, pernyataan Sjarief selaku Menteri Pertahanan sangat tegas. Pernyataannya tegas sekali ya, dan untuk posisi menteri, pernyataannya tegas ya kuat, dan beliau juga mengatakan, “kita harus berdaulat!”, Ini harta kita, harus kita jaga, tambang ini harus untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kita harus tahu apa yang masuk dan apa yang keluar, ”ujarnya.
Edna juga menyoroti fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan oleh mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi pada tahun 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, hal itu sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada pejabat negara di sana. Jadi kami meminta hal itu. Karena ada Pemda, ada Kementerian ESDM, lalu Bea Cukai dan Imigrasi. Kenapa diam, kenapa polisi juga diam? Kalau TNI, kalau untuk intelijen pasti tahu, tapi jangan sampai diungkap ya?
“Tapi kenapa kita masih bisa bermasalah dengan TNI? Ini soal kedaulatan, artinya selama ini dari tahun 2019 sampai sekarang kenapa tidak ada yang berbuat apa-apa,” ujarnya.
Yang juga menjadi pertanyaan menurut Edna adalah apakah mereka mempunyai kepentingan dibalik hal tersebut? Atau mungkin ada tekanan dari luar, tekanan dari IMPI sendiri? Atau mungkin ada tekanan dari Jakarta.
“Kita belum tahu apakah mereka punya kepentingan. Entah itu tekanan dari luar, apakah tekanan dari IMIP. Kenapa mereka mau ditekan? Lalu atau tekanan dari Jakarta? Nah, itu kita tidak tahu. Saya kira perlu dijajaki juga, termasuk menanyakan ke perusahaan IMIP,” jelasnya.
Edna kaget karena bandara dikira tutup. Ia kemudian membandingkannya dengan tambang lain seperti Freeport dan Kediri yang memiliki bandara terbuka.
“Di daerah lain ada bandaranya, tapi terbuka, seperti di Freeport ada bandara terbuka kan, di Moses Kilangan. Lalu sekarang kita juga tahu kalau di Kediri juga terbuka, di sana ada pejabat negara, bahkan masyarakat di Kediri, menurut saya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Edna.
Edna menegaskan, misalnya bandara di Morowali harus ditutup untuk menghindari radiasi dan sebagainya, namun harus ada otoritas pemerintah yang bisa mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Disebutkannya, selama tahun 2019 di bandara IMIP tidak ada pengawasan.
Klik selanjutnya untuk melanjutkan membaca…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya






