Laskar Cinta Jokowi Akan Laporkan Ketua Dewan Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn ke Bareskrim

– Ketegangan terkait kontroversi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro menyatakan pihaknya akan melaporkan Ketua Dewan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Rospita Vici Paulyn ke Bareskrim Polri. Suhandono menilai Rospita telah menunjukkan sikap tidak netral dan melakukan tindakan yang merugikan proses sidang KIP yang saat ini sedang mendengarkan sengketa informasi terkait ijazah Jokowi.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (18/11/2025), Suhandono menuding Rospita Vici Paulyn membiarkan pemohon informasi yang dipimpin mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan timnya membuat suasana persidangan riuh dan penuh sorak-sorai. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya melanggar etika persidangan, tetapi juga dapat membentuk framing negatif terhadap Jokowi, KPUD Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi pihak tergugat dalam kasus sengketa informasi ini.

Sidang yang seharusnya berjalan tertib justru terkesan seperti panggung provokasi, kata Suhandono.

“Rospita membiarkan Roy Suryo dan kelompoknya bersorak, tertawa, dan memprovokasi opini masyarakat. Ini sangat tidak pantas dilakukan seorang ketua majelis,” imbuhnya.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, suasana persidangan harus steril dari tekanan massa atau perilaku yang dapat mempengaruhi jalannya pembuktian. Pihaknya menilai Rospita tidak mengontrol forum tersebut sehingga seolah memberikan ruang bagi narasi yang menuduh ijazah Jokowi palsu atau bermasalah, isu yang dinilai berulang kali dibantah oleh lembaga resmi.

“Sebagai pejabat publik, Rospita harus memahami bahwa sikap permisif terhadap kebisingan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal integritas lembaga negara,” tegas Suhandono.

Lebih lanjut, Suhandono menduga Rospita memberikan ruang terciptanya framing buruk terhadap Jokowi dan lembaga negara lainnya. Ia menilai, pertanyaan, sikap, dan keputusan tertentu dalam persidangan yang menurutnya cenderung menyulitkan KPUD Surakarta dan UGM terkesan tidak proporsional.

“Yang terjadi bukan sekedar sidang sengketa informasi, tapi upaya membangun narasi bahwa Jokowi, KPUD Surakarta, dan UGM seolah menyembunyikan sesuatu. Itu jelas merusak reputasi,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan agar KIP bertindak netral dan profesional, tidak menjadi ajang untuk memfasilitasi pernyataan-pernyataan tidak berdasar yang dapat mencemarkan nama baik seseorang.

Karena itu, Laskar Cinta dari Jokowi menyatakan akan segera mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan resmi terkait perbuatan Rospita. Suhandono mengatakan, terdapat dugaan pelanggaran etik dan kemungkinan tindak pidana berupa tindakan yang dianggap merugikan nama baik mantan presiden tersebut.

“Kami sudah menyiapkan dokumen dan mencatat bukti-bukti persidangan. Kami ingin proses ini jelas dan jelas dan tidak ada lagi pejabat lembaga negara yang melampaui batas kewenangannya,” kata Suhandono.

Dia menegaskan, laporan ini dibuat bukan untuk menghalangi proses hukum, melainkan untuk memastikan proses persidangan informasi berjalan dalam kerangka keadilan, bukan untuk menggiring opini.

Hingga berita ini diturunkan, KIP dan Rospita Vici Paulyn belum memberikan tanggapan resmi atas rencana pemberitaan tersebut. Sejumlah pemerhati hukum informasi publik menilai persoalan netralitas dewan komisioner merupakan aspek yang sangat krusial.

Polemik soal ijazah Jokowi kembali mengemuka setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, meminta KIP memerintahkan KPUD Surakarta dan UGM membuka dokumen akademik Jokowi. Meski berkali-kali dibantah oleh pejabat dan sejumlah lembaga negara, namun isu ini kembali menjadi komoditas politik.

Laskar Cinta Jokowi menilai isu ijazah sengaja diangkat untuk menyerang reputasi Jokowi dan menggiring opini masyarakat terhadap dinamika politik nasional yang terus bergerak.

Suhandono menegaskan, pihaknya akan terus memantau proses persidangan dan siap mengambil langkah lebih lanjut jika dugaan ketidaknetralan kembali terjadi.

“Kami ingin hukum ditegakkan tanpa intervensi, tanpa provokasi, dan tanpa framing. Itu saja,” tutupnya.