BANDASAPULUAH.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus menunjukkan respons cepat dalam menyikapi polemik bangunan bergaya kelenteng yang viral di kawasan wisata Mandeh.
Hal ini ditandai dengan audiensi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, bersama jajaran niniak mamak Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Jumat (24/4/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Bupati Pesisir Selatan itu menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat adat terkait keberadaan bangunan usaha yang dinilai menyerupai kelenteng
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KAN Ampang Pulai, Nofriyon Dt Mandaro Jambak dan Sekretaris Adlino Pnk Dta Rajo Dihilie menegaskan, masyarakat adat tidak menolak investasi yang masuk ke kawasan Mandeh.
Bahkan, mereka memandang investasi sebagai peluang penting untuk meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan bentuk dan ornamen bangunan, harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Secara khusus, Ketua KAN, Nofriyon Dt Mandaro Jambak bersama Sekretaris KAN Adlisno PNK Dtk Rajo Dihilie, yang turut didampingi Elfa Permadi Dt Rajo Intan, Irwandi Dtk Batuah Nan Kayo, Han Yusfik Pnk Dtk Sati, Kasril Kamarudin Dtk Bandaro Itam, Rafdi Efendi Dtk Sari Marajo, H. Nazra Tasar Dtk Bandaro Itam Nan Kayo, dan Tokoh Masyarakat Drs. Nawardi meminta agar Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kepada pemilik usaha yang memiliki bangunan menyerupai klenteng untuk melakukan penyesuaian.
Penyesuaian itu terutama pada ornamen atau simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan identitas keagamaan tertentu.
Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman serta memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan norma yang berlaku di nagari.
Niniak mamak juga menilai bahwa keberadaan simbol-simbol tertentu pada bangunan usaha dapat menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak agar tidak memicu keresahan yang lebih luas.
Di sisi lain, mereka tetap menegaskan komitmen untuk mendukung pengembangan kawasan Mandeh sebagai destinasi unggulan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Niniak mamak juga menyatakan tidak mendukung rencana aksi unjuk rasa oleh Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) Sumatera Barat pada Senin (27/4/2026) di Kantor Bupati Pesisir Selatan.
Mereka juga mengimbau anak kemenakan agar tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan mahasiswa dan ribuan masyarakat.
Para niniak mamak menilai bahwa persoalan yang berkembang saat ini telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tidak perlu disikapi dengan aksi turun ke jalan yang berpotensi menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.
“Kami niniak mamak Ampang Pulai tidak mendukung aksi tersebut dan akan mengingatkan anak kemenakan untuk tidak ikut, karena permasalahan ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak pemilik usaha. Ia memastikan bahwa aspirasi niniak mamak menjadi perhatian serius pemerintah.
Wabup menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan kearifan lokal. Menurutnya, investasi tetap harus berjalan, namun tidak boleh mengabaikan aspek sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku.
Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati turut didampingi oleh Sekda H. Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dr. H. Syahrizal Antoni, MPH, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut secara lintas sektor.
Selain itu, turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Marzan, Kepala Dinas Kominfo Wendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tuti, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ronald Bernando, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syafinal.
Kasat Intelkam Polres Pesisir Selatan, Iptu Suhasril, S.H., M.H, juga hadir dalam pertemuan tersebut guna memastikan situasi tetap kondusif serta memberikan perspektif keamanan dalam menyikapi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.
Audiensi ini mencerminkan peran aktif niniak mamak sebagai penjaga nilai-nilai adat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan solusi yang diambil mampu menjaga keharmonisan sosial tanpa menghambat arus investasi di kawasan Mandeh.
