Di HJK Pesisir Selatan ke-78, Prof Kurnia Warman Soroti Peran Tanah Ulayat dan SDM

BANDASAPULUAH.COM – Tokoh masyarakat yang juga Wakil Rektor III Universitas Andalas, Prof Kurnia Warman, menyampaikan pandangan strategisnya dalam Rapat Paripurna DPRD memperingati Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan ke-78.

Dalam sambutannya, Putera Pesisir Selatan asal Lengayang ini menegaskan, usia 78 tahun bukanlah perjalanan singkat, melainkan sejarah panjang yang sarat dinamika, perjuangan, dan harapan.

Momentum hari jadi, menurutnya, bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi atas ketahanan, kebersamaan, dan jati diri masyarakat Pesisir Selatan.

“Kita tidak hanya merayakan usia, tetapi juga merayakan kekuatan kolektif masyarakat yang telah membawa daerah ini hingga hari ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pesisir Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari garis pantai sepanjang sekitar 234 kilometer, lebih dari 40 pulau kecil, hingga kawasan hutan yang mencakup lebih dari 60 persen wilayah.

Potensi tersebut diperkuat dengan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kekayaan alam saja tidak cukup tanpa pengelolaan yang tepat. Dengan jumlah penduduk lebih dari 520 ribu jiwa, pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, serta kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dominan terhadap PDRB, Pesisir Selatan dinilai telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang.

“Capaian seperti Indeks Pembangunan Manusia di kisaran 70 dan tingkat kemiskinan sekitar 6 hingga 7 persen patut disyukuri, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai,” tegasnya.

Sebagai akademisi di bidang hukum agraria, Prof Kurnia Warman menyoroti pentingnya pengelolaan tanah ulayat sebagai kekuatan utama daerah.

Ia menekankan bahwa tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga identitas, kehormatan, dan jaminan keberlanjutan hidup masyarakat.

Dalam sistem tanah ulayat, terkandung berbagai fungsi strategis, mulai dari lahan pertanian untuk ketahanan pangan, kawasan hutan untuk keseimbangan ekologis, hingga wilayah pesisir sebagai sumber penghidupan nelayan.

Ia juga menyinggung karakter unik masyarakat Pesisir Selatan, khususnya di kawasan Banda Sapuluah, yang mencerminkan perpaduan budaya pesisir dan darek.

Menurutnya, tradisi merantau menjadi bukti kuatnya daya juang dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman.

Meski demikian, tantangan ke depan dinilai semakin kompleks, mulai dari globalisasi, perubahan iklim, hingga tekanan terhadap sumber daya alam dan investasi.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di daerah sendiri.

Dalam kesempatan itu, ia juga menawarkan sejumlah langkah strategis, di antaranya optimalisasi pengelolaan tanah ulayat secara adil dan berkelanjutan, penguatan sektor kelautan dan pariwisata, pembangunan sumber daya manusia unggul, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan perantau.

Ia menegaskan pentingnya menjadikan falsafah Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai kompas pembangunan, agar kemajuan yang dicapai tetap sejalan dengan nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan.

“Pembangunan harus maju, tetapi tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Ekonomi harus tumbuh, tetapi tidak boleh merusak lingkungan. Investasi harus masuk, tetapi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat hukum adat,” katanya.

Menutup sambutannya, Prof Kurnia Warman menyampaikan pesan emosional sebagai bagian dari perantau, bahwa Pesisir Selatan bukan sekadar tempat lahir, tetapi juga rumah, identitas, dan tanggung jawab bersama.

“Membangun Pesisir Selatan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua,” pungkasnya.