BANDASAPULUAH.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, meminta masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah agar segera memanfaatkan dana yang telah disalurkan pemerintah untuk memperbaiki hunian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi siklon senyar pada akhir November 2025 lalu.
Hal itu disampaikan Risnaldi saat menghadiri sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah rusak tahap II di Painan Convention Centre, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut dipusatkan di Kabupaten Bireuen, Aceh, dan diikuti secara luring serta daring oleh sejumlah daerah terdampak. Di lokasi pusat kegiatan, acara dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto mengikuti kegiatan secara daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah serta para bupati dari 16 daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, hanya dua kabupaten yang menerima bantuan tahap II, yakni Pesisir Selatan dan Tanah Datar.
Dalam sambutannya, Risnaldi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang telah diverifikasi, terdapat 46 unit rumah mengalami rusak ringan, 60 unit rusak sedang, dan 15 unit rusak berat.
“Musibah ini memang menjadi ujian berat bagi kita semua. Namun di sisi lain, ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas kita dalam membangun kembali daerah,” ujarnya.
Melalui koordinasi dan pengusulan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyetujui bantuan perbaikan rumah untuk kategori rusak ringan sebesar Rp15 juta per unit dan rusak sedang sebesar Rp30 juta per unit. Total bantuan yang diterima saat ini mencapai Rp2.415.000.000.
Pada kesempatan itu, para penerima bantuan juga telah menerima buku rekening dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank penyalur yang ditunjuk BNPB.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini bersifat stimulan dan diberikan untuk mempercepat proses pemulihan rumah warga agar kembali layak huni. Mekanisme pencairan dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar 50 persen.
Tahap pertama dapat dicairkan setelah adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari tim teknis yang telah disetujui pemilik rumah. Sementara tahap kedua akan dicairkan setelah bukti belanja tahap pertama disampaikan kepada tim teknis untuk diverifikasi.
“Jangan berlama-lama. Segera laksanakan perbaikan sesuai ketentuan yang ada, sehingga rumah yang rusak dapat segera pulih dan bisa ditempati kembali seperti sediakala,” tegasnya.
Risnaldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pendataan, verifikasi, hingga terealisasinya bantuan tersebut.
Ia berharap kerja sama dan kepedulian yang terbangun dalam situasi sulit ini menjadi amal ibadah serta membawa keberkahan bagi Kabupaten Pesisir Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Afrial Rosya, Ketua DPRD Pessel Darmansyah, perwakilan BPBD Sumbar, unsur Forkopimda, pimpinan BRI, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah juga menyalurkan dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang.
Bantuan diberikan agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing dan tidak lagi tinggal di pengungsian.
“Sesuai arahan Presiden, masyarakat harus segera beraktivitas kembali. Dengan dana stimulan ini, rumah yang rusak ringan dan sedang bisa segera diperbaiki,” ujar Pratikno.
Ia menegaskan bahwa percepatan pemulihan di wilayah terdampak merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Pemerintah akan terus bekerja keras agar proses rehabilitasi berjalan secepat mungkin meskipun menghadapi tantangan bencana berulang di berbagai wilayah Indonesia.
“Bapak Presiden selalu memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk secepat-cepatnya memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami memohon maaf apabila Bapak dan Ibu mengharapkan proses yang lebih cepat, tetapi kami akan terus berupaya seoptimal mungkin, termasuk pembangunan kembali rumah rusak berat,” tegasnya.
Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah juga menyiapkan perhatian khusus agar masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan lebih nyaman.
Dari sisi perencanaan, pemerintah telah menetapkan rencana induk versi pertama dan saat ini masih menunggu masukan hingga akhir Maret untuk finalisasi.
Rencana induk tersebut akan menjadi dasar penganggaran oleh Kementerian Keuangan. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mengawal pengajuan usulan sesuai tata prosedur yang berlaku kepada Bappenas.
“Penetapan rencana induk ini penting karena menjadi dasar penganggaran oleh Kementerian Keuangan. Bagi para kepala daerah, mohon dikawal untuk memasukkan usulan sesuai tata prosedur yang berlaku ke Bappenas pada Maret ini,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur BNPB, Afrial Rosya, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima setelah seluruh proses verifikasi dan administrasi dinyatakan lengkap.
“Dana tidak dapat dicairkan tanpa memenuhi persyaratan administrasi dan tahapan yang telah ditetapkan. Semua harus sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku,” ujar Afrial.
