BANDASAPULUAH.COM – Seratusan pelajar tingkat SMP sederajat di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Mereka gagal diterima di SMAN 1 Sutera melalui jalur domisili dalam Seleksi Penerimaan Masuk Bersama (SPMB) tahun 2025.
Padahal, sebagian besar dari pelajar tersebut tinggal sangat dekat dengan lingkungan sekolah. Bahkan ada yang rumahnya berdampingan langsung dengan gedung SMAN 1 Sutera.
Kondisi ini mendorong puluhan orang tua murid menyampaikan keluhan mereka langsung kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, saat melakukan kunjungan kerja ke SDN 28 Pasar Surantih pada Kamis (10/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyampaikan keresahan dan harapan agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah tanpa harus keluar dari kecamatan atau menambah beban biaya yang tinggi.
“Saya kecewa sekali. Anak saya mendaftar lewat jalur domisili karena rumah kami sangat dekat dengan sekolah. Tapi tetap tidak diterima,” ujar Fitriani, salah satu orang tua murid.
Ia mengungkapkan, pihak sekolah menyatakan bahwa faktor nilai menjadi dasar dalam perankingan meski menggunakan jalur domisili.
Fitriani menyesalkan hal ini karena sebelumnya salah satu guru di sekolah itu menyampaikan bahwa anak-anak sekitar sekolah akan diterima jika mendaftar lewat jalur zonasi atau domisili.
Senada dengan itu, Sari, orang tua murid lainnya, mengaku tidak menyangka anaknya akan gagal di jalur domisili.
“Kami kira yang dekat dengan sekolah pasti diterima. Kalau tahu dari awal ada penilaian nilai juga, kami tentu pilih jalur afirmasi atau prestasi,” katanya.
Menurut para orang tua, solusi yang ditawarkan saat ini adalah menyekolahkan anak-anak ke SMAN 2 Sutera, SMKN 1 Sutera, atau sekolah lain di luar kecamatan seperti di Lengayang dan Batang Kapas. Namun mereka menilai opsi tersebut membebani secara ekonomi dan emosional.
“Anak-anak kami nanti jauh dari pengawasan, dan biaya transportasi bertambah. Ini berat bagi kami,” ucap Yeni, salah satu orang tua lainnya.
Ia juga menambahkan, sekolah itu dulunya diperjuangkan oleh masyarakat setempat agar generasi mereka tidak harus pergi jauh untuk mengenyam pendidikan. Namun sekarang, justru anak-anak dari lingkungan terdekat tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah tersebut.
Mereka juga mempertanyakan implementasi amanat undang-undang yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan gratis. Karena itu, para orang tua berharap pemerintah hadir dan mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.
Bahkan, sejumlah perwakilan orang tua menyatakan akan menggelar aksi damai jika tidak ada solusi konkret yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
“Kami tidak ingin membuat keributan, tapi ini soal masa depan anak-anak kami. Kalau tidak ada jalan keluar, kami akan melakukan aksi damai sebagai bentuk protes dan harapan,” kata salah satu orang tua.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pihak yang berwenang atas pengelolaan pendidikan tingkat SMA.
“Kami sudah mencatat semua aspirasi masyarakat. Saya minta jajaran terkait segera mencarikan solusinya,” ujar Hendrajoni.
Ia menegaskan, secara kewenangan, pemerintah kabupaten hanya bertanggung jawab atas pendidikan tingkat SD dan SMP. Meski demikian, Hendrajoni berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar tidak ada anak-anak di Pesisir Selatan yang putus sekolah.
“Saya tidak ingin ada anak-anak kita yang gagal sekolah hanya karena masalah ini. Saya juga sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salim Muhaimin, untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi,” ujarnya.
Hendrajoni juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah.
“Saya paham keresahan yang dirasakan orang tua. Tapi saya minta agar masyarakat tetap tenang dan bersabar. Kami akan berupaya maksimal mencari solusi terbaik,” tutupnya.
