Hingga 31 Juli 2023, DJP Kumpulkan Pajak Digital Sebesar Rp13,87 Triliun

Jumat, 11 Agustus 2023 - 15:45 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

BANDASAPULUAH.COM – Hingga 31 Juli 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp13,87 triliun. Penerimaan pajak tersebut berasal dari 139 pelaku usaha PMSE.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp3,73 triliun setoran tahun 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulisnya yang dikutip bandasapuluah.com pada Jumat (11/8).

Baca Juga :  Bolos Sekolah, 2 Pelajar di Pessel Terjaring Razia Satpol PP

Pada Juli 2023, pemerintah telah menunjuk dua PMSE baru sebagai pemungut PPN, yaitu Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. Dan Grammarly, Inc. Sehingga, sebanyak 158 PMSE yang telah ditunjuk pemerintah hingga 31 Juli 2023. Selain penunjukan dua PMSE, pemerintah juga melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan atas Audible Ltd.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Baca Juga :  Seorang Pemuda Diringkus Saat Sedang Transaksi Narkoba di Dharmasraya

“Ke depan, untuk terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha atau level playing field bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Baca Juga :  Masih Pagi, Satpol PP Pessel Sudah Amankan 2 Pasang Muda-mudi

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah yang nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan

Follow WhatsApp Channel bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HUT ke-15, NasDem Pessel Berbagi dengan Anak Yatim dan Masyarakat
Peringati HUT ke-15 NasDem, Risnaldi Ibrahim Ajak Kader Perkuat Pengabdian kepada Masyarakat
Wabup Risnaldi Buka Gempra Season 1, Ajak Pelajar Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045
Wabup Risnaldi Tinjau Tambak Lobster dan Kerapu, Siap Jadi Sektor Unggulan
Tinjau Kampung Labuang Baruak, Wabup Risnaldi Dengarkan Langsung Aspirasi Warga
Tinjau Lokasi KNMP di Batang Kapas, Wabup Risnaldi Dorong jadi Kawasan Terpadu
AI Bisa Bikin Anak Indonesia Berpikir Seragam? Ini Peringatan Meutya Hafid
Hidup di Jalanan Cileungsi Selama Bertahun-tahun, Keluarga Asal Padang Akhirnya Dipulangkan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:12 WIB

HUT ke-15, NasDem Pessel Berbagi dengan Anak Yatim dan Masyarakat

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Peringati HUT ke-15 NasDem, Risnaldi Ibrahim Ajak Kader Perkuat Pengabdian kepada Masyarakat

Rabu, 4 November 2026 - 12:39 WIB

Wabup Risnaldi Buka Gempra Season 1, Ajak Pelajar Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045

Selasa, 3 November 2026 - 20:39 WIB

Wabup Risnaldi Tinjau Tambak Lobster dan Kerapu, Siap Jadi Sektor Unggulan

Selasa, 3 November 2026 - 18:46 WIB

Tinjau Kampung Labuang Baruak, Wabup Risnaldi Dengarkan Langsung Aspirasi Warga

Berita Terbaru