Beranda Ruang Diskusi Apresiasi HUT TNI ke-81 Sederhana, Dorong Penghapusan Budaya Feodal

JAKARTA (kabarpublik.id) – Beranda Ruang Diskusi mengapresiasi perayaan sederhana HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu pendirinya, Dar Edi Yoga menilai langkah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi inefisiensi belanja negara.

Menurut Dar Edi Yoga, kesederhanaan dalam aktivitas lembaga negara perlu diterapkan secara konsisten mulai dari tingkat pusat hingga unit terkecil. Efisiensi anggaran, kata dia, tidak hanya sekedar instruksi, tapi juga membentuk budaya kerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia menyoroti kebiasaan menyambut pemimpin dengan upacara yang berlebihan, mengerahkan personel, penampilan khusus, dan menyediakan jamuan makan yang tidak proporsional. Praktik ini dinilai berpotensi membebani anggaran dan mengalihkan perhatian dari tugas pokok.

“Sudah saatnya kita menghapus budaya feodal di birokrasi dan lembaga negara. Pemimpin tidak perlu disambut dengan megah seolah-olah kedatangannya adalah peristiwa yang luar biasa. Penghormatan terhadap pemimpin tidak harus diwujudkan melalui upacara yang membuang-buang anggaran,” kata Dar Edi Yoga, Sabtu (10/10/2026).

Ditegaskannya, kunjungan pimpinan hendaknya fokus pada evaluasi kinerja, meninjau kondisi lapangan, dan penyelesaian permasalahan. Persiapan penyambutan yang berlebihan justru berisiko membuat jajaran di bawah lebih sibuk mengelola acara dibandingkan menjalankan tugasnya.

“Pimpinan datang untuk melihat kondisi sebenarnya, mendengar permasalahan, dan memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Jangan sampai panggung, pidato, dan jamuan makan yang dipersiapkan terbengkalai, sedangkan permasalahan nyata di lapangan tidak terselesaikan,” ujarnya.

Dar Edi Yoga berharap kesederhanaan yang ditunjukkan Panglima TNI menjadi contoh bagi seluruh jajaran. Dengan begitu, penggunaan anggaran bisa lebih terukur dan terarah pada kebutuhan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden tidak harus menghadirkan Presiden pada Peresmian Proyek

Selain menyoroti aktivitas di lingkungan TNI, Dar Edi Yoga mendorong perubahan pola penyelenggaraan acara pemerintahan, termasuk peresmian proyek. Menurut dia, tidak semua proyek harus diresmikan langsung oleh Presiden.

Untuk kegiatan yang memungkinkan, pelantikan dapat dilakukan secara hybrid atau melalui video conference. Cara ini dinilai mampu menekan biaya mobilisasi, persiapan acara, dan kebutuhan upacara tanpa mengurangi substansi kegiatan.

“Tidak semua proyek harus diresmikan langsung oleh Presiden. Kalau bisa secara hybrid, kenapa harus mengeluarkan anggaran besar untuk upacaranya? Kehadiran Presiden harus diutamakan untuk agenda yang benar-benar strategis,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi untuk tidak menjadikan kehadiran Presiden atau pejabat tinggi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu acara. Setiap undangan perlu mempertimbangkan urgensi, manfaat dan biaya yang diperlukan.

Dar Edi Yoga mengaitkan pandangan tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya mengurangi belanja yang tidak efisien, termasuk belanja untuk perayaan ulang tahun kementerian, pemerintahan daerah, dan kegiatan seremonial lainnya.

“Semua belanja yang tidak efisien harus kita kurangi. Saya senang sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian, potong saja tumpeng di kantor,” demikian pesan Presiden seperti dikutip dalam keterangannya.

Kepemimpinan Harus Mengutamakan Keteladanan

Bagi Dar Edi Yoga, efisiensi anggaran bukan berarti menghilangkan rasa hormat terhadap pemimpin. Di sisi lain, kepemimpinan yang sehat harus dibangun melalui integritas, profesionalisme, keteladanan, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Ia meyakini budaya feodal dapat mendorong bawahan untuk lebih mengutamakan keinginan atasannya dibandingkan menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir agar hubungan antara pemimpin dan bawahan lebih berorientasi pada kinerja dan tanggung jawab.

“Budaya feodal membuat bawahan lebih sibuk menyenangkan atasan dibandingkan menyelesaikan pekerjaan. Pola pikir itu harus kita ubah. Hormati pemimpin karena integritas, keteladanan, dan hasil kerja, bukan karena kemegahan sambutannya,” tegasnya.

Ia berharap semangat kesederhanaan dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari peringatan hari jadi lembaga, kunjungan pejabat, rapat koordinasi, hingga peresmian proyek pemerintah.

Menurutnya, setiap pengeluaran negara harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini penting agar anggaran masyarakat tidak dihabiskan untuk kegiatan seremonial yang kurang mendesak.

“Uang negara berasal dari rakyat dan harus dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Jangan sampai rakyat diminta menabung, sedangkan lembaga dan pejabat menjaga kemewahan upacara. Sudah saatnya budaya feodal ditinggalkan dan budaya mengabdi kepada rakyat benar-benar menjadi panglima,” pungkas Dar Edi Yoga.