Update AMDAL BDx Purwakarta, Bupati: Izin PBG Belum Rampung

PURWAKARTA, RAKA – Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mengambil keputusan apakah pembangunan BDx Data Center di kawasan Jatiluhur layak dilanjutkan atau tidak. Keputusan ini masih menunggu hasil uji kelayakan AMDAL yang menampung berbagai masukan dari tim ahli dan pihak terkait.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein mengatakan, pembahasan AMDAL sudah memasuki tahap penyampaian materi dari pemrakarsa proyek dan konsultan BDx. Setelahnya, tim pakar yang diundang pemerintah daerah, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan pendapat dan pertanyaan.

Jadi kami sampaikan saja dari pemrakarsa, maksudnya dari data center BDx itu sendiri, lalu dari konsultan. Dan setelah itu, pendapat dan pertanyaan kami sampaikan dari tim ahli yang kami undang, termasuk juga dari BRIN, kata Om Zein, Senin (5/6/2026).

Seluruh masukan tersebut, kata dia, kemudian akan dibahas kembali untuk menghasilkan kesimpulan dalam proses uji kelayakan.

“Kemudian AMDAL ini layak atau tidaknya tergantung tim uji kelayakan nantinya yang akan menguji berbagai pandangan dan pendapat yang disampaikan,” ujarnya.

Om Zein menegaskan, selama proses AMDAL dan perizinan belum selesai, maka tidak ada pekerjaan pembangunan yang bisa dilanjutkan.

“Belum. PBGnya masih jauh ya. Karena AMDAL itu yang akan dijadikan bahan pembuatan PBG,” ujarnya.

Pemkab Purwakarta akan meminta tim mempercepat proses pembahasan. Meski demikian, Om Zein menegaskan akselerasi tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan.

“Nanti kami akan minta tim untuk mempercepatnya. Tapi sekali lagi, karena ini berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, kami tidak bisa sembarangan. Tapi kami akan usahakan secepatnya,” ujarnya.

Perwakilan tim ahli BRIN Dini Fronitasari mengatakan, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan pandangan pribadinya sebagai peneliti dan bukan pandangan resmi BRIN.

Dini mengatakan, sebagian data yang menjadi dasar pandangannya merupakan data yang dikumpulkan hingga 5 Oktober 2026. Menurut dia, pembahasan masih bersifat sementara dan terbuka untuk koreksi melalui data yang lebih lengkap.

Ia meyakini Indonesia membutuhkan infrastruktur komputasi AI yang mandiri. Namun pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan dampak jangka panjang karena fasilitas data center dirancang untuk beroperasi selama puluhan tahun.

“Fasilitas ini akan berdiri selama 20 tahun, tidak hanya sekarang, di pinggir waduk yang mengalir melalui persawahan dan menyediakan air minum bagi jutaan orang,” kata Dini.

Oleh karena itu, menurutnya, keputusan penghentian sementara pembangunan hingga keluarnya izin lingkungan hidup dan PBG bukanlah suatu langkah mundur.

“Ini langkah ilmiah karena kita tahu kalau kita patokan di luar negeri ada Johor, ada Chile juga seperti ini, dan Purwakarta saya rasa tidak perlu diulang,” ujarnya.

Dini mengatakan, masih ada empat variabel yang perlu diisi dan diverifikasi sebelum proyek tersebut bisa dinilai lebih komprehensif.

Pertama, dampak terhadap kebutuhan air pada saat musim kemarau atau kemarau. Kedua, dampak terhadap keandalan listrik di Jawa Barat, khususnya Purwakarta.

Ketiga, mengelola limbah elektronik dan baterai dalam jumlah besar sepanjang siklus hidup fasilitas. Keempat, manfaat dibangunnya data center benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Purwakarta.

“Ilmu yang saya pelajari mengajarkan saya satu hal sederhana, sistem yang baik mengukur ketidakpastian sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Dini, permasalahan teknis tersebut sebenarnya bisa dimitigasi melalui sejumlah skema. Salah satunya penggunaan sistem pendingin tertutup yang diklaim mampu memangkas kebutuhan air secara signifikan.

Selain itu, penggunaan air dan listrik harus ditentukan dan diaudit. Pengelolaan dan daur ulang sampah elektronik juga harus memiliki dukungan teknologi dan sistem yang jelas di Jawa Barat.

“Dan hal itulah yang akan kita jadikan syarat untuk keberlanjutan proyek ini,” ujarnya.

Dini juga menegaskan, manfaat proyek bagi masyarakat sekitar tidak boleh hanya sekedar janji. Menurut dia, perlu ada kesepakatan tertulis sebelum izin dikeluarkan.

Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terpenuhinya kebutuhan air masyarakat setempat, terjaminnya irigasi pada musim kemarau, dan kesempatan bagi pekerja lokal untuk memasuki fasilitas data center sebagai teknisi atau insinyur.

“Air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga sekitar mendahului kebutuhan server, menjamin pengairan di musim kemarau, kemudian juga disampaikan oleh anak-anak di Purwakarta yang datang ke fasilitas ini sebagai teknisi dan insinyur,” ujarnya.

Dini juga mendorong agar keberadaan BDx tidak berhenti sebagai lokasi pusat data. Ia ingin Purwakarta berkembang menjadi ekosistem AI.

“Kami ingin bukan hanya lokasi data centernya, tapi ekosistem AI-nya ada di Purwakarta,” ujarnya.

Dini menegaskan, dirinya belum bisa memastikan apakah proyek tersebut diterima atau ditolak. Dukungan terhadap keberlanjutan proyek hanya dapat diberikan apabila sejumlah variabel yang masih terbuka telah terverifikasi dan mempunyai kepastian tertulis.

Bukan menolak, malah menerima, tapi tetap menguji, ujarnya.

Menurut dia, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan hasil kajian dan proses perizinan yang berlaku.

“Oleh karena itu sikap saya mendukung persyaratan tersebut. Saya akan mendukungnya, namun dengan syarat setelah keempat variabel tersebut diverifikasi maka diikat secara tertulis,” kata Dini.

Ia berharap proses pengujian tersebut dapat menjadi contoh bahwa pengembangan infrastruktur AI di Indonesia tidak hanya mengejar kebutuhan teknologi, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Jika Jabar berhasil melakukan hal tersebut, maka tidak hanya akan tercipta data center, namun menjadi preseden bahwa bangsa ini mampu menyongsong teknologi tercanggih di era AI dengan berbasis bukti, bertanggung jawab,” tuturnya. (Ya t)