China Mendukung Penuh Indonesia Menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB

– Pemerintah Tiongkok menyatakan dukungan penuhnya terhadap Indonesia yang akan memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2026.

Dukungan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyusul terpilihnya Indonesia sebagai calon Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari kawasan Asia-Pasifik.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan siap meningkatkan dialog dan kerja sama dengan semua pihak,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (25/12/2025).

Indonesia sebelumnya telah disepakati oleh anggota Kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026. Pelantikan resmi tersebut rencananya akan dilakukan pada pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya badan tersebut.

Jika ditetapkan, jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan dijabat oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Lin Jian menegaskan Tiongkok siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam mendorong agenda hak asasi manusia global yang konstruktif dan berbasis dialog.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mendorong perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjalankan peran kepemimpinan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB secara obyektif, inklusif, dan seimbang. Pemerintah Indonesia juga berencana memanfaatkan momentum ini untuk mendorong tata kelola hak asasi manusia internasional yang lebih konstruktif dan berorientasi pada kerja sama.

Kepemimpinan Dewan Hak Asasi Manusia PBB ditentukan melalui mekanisme rotasi regional. Pada tahun 2026, pergantian kepemimpinan akan berada di tangan Grup Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini berstatus anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2024–2026.

Keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dipilih melalui pemungutan suara langsung dan rahasia oleh Majelis Umum PBB dengan mempertimbangkan kontribusi negara terhadap advokasi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

Saat ini, Indonesia duduk di Dewan Hak Asasi Manusia PBB bersama negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Qatar, Bangladesh, dan Vietnam. Dewan Hak Asasi Manusia PBB dipimpin oleh satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima wilayah regional dan menjabat selama satu tahun.