ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Praktik ‘insider channel’ dan dugaan penyetoran uang untuk jabatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mendapat sorotan tajam.
Kali ini, suara keras datang dari anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD yang blak-blakan mengakui persoalan rekrutmen dan promosi menjadi salah satu persoalan yang diusut serius.
Berbicara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/12/2025), Mahfud menegaskan permasalahan klasik tersebut menjadi salah satu fokus utama komisi dalam upayanya memajukan lembaga Bhayangkara.
Rekrutmen, promosi, rotasi, dan sebagainya menjadi bagian dari pembahasan, kata Mahfud dilansir Antara.
Salah satu permasalahan kronis yang ia catat adalah ketidakadilan dalam proses promosi jabatan.
Menurutnya, ada fenomena anggota yang berprestasi dan memenuhi syarat kariernya mandek, sedangkan yang belum lolos bisa naik pangkat dengan cepat.
“Kami mencatat ada orang yang pangkatnya ‘belum’ naik, ada pula yang belum memenuhi syarat tiba-tiba naik pangkat,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan lagi, Mahfud mengungkap adanya dugaan praktik transaksional di luar mekanisme resmi.
Dia mencontohkan ‘biaya’ yang harus dikeluarkan anggota untuk bisa mengikuti pendidikan tertentu agar mendapat kenaikan pangkat ke jabatan strategis, seperti pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).
“Malah masyarakat bayar ikut Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan Polri) dapat Brigjen dan sebagainya. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus,” ucapnya.
Mahfud menjelaskan, praktik penipuan ini sulit dideteksi karena dilakukan secara ‘curang’ dan tidak akan pernah tercatat di rekening resmi lembaga.
“Kalau ditanya rekening Polri tidak ada kan, tidak bisa dibayar,” sambung Mahfud.
Kritik tajam tak berhenti sampai disitu. Jalur masuk menjadi polisi melalui Akademi Kepolisian (Akpol) juga tak luput dari sorotan.
Mahfud mengatakan, proses rekrutmen calon taruna kini diwarnai dengan sistem penjatahan yang mengabaikan prinsip meritokrasi.
Jadi, rekrutmen yang mau masuk Akpol sekarang juga menggunakan kuota. Jadi produk beberapa tahun terakhir sebenarnya tidak selektif, tapi karena kedekatan, karena hubungan politik, dan sebagainya, jelasnya.
Menurut dia, berbagai temuan mengkhawatirkan tersebut bukan hanya sekedar catatan saja, namun kini dalam proses penyelidikan intensif oleh tim KPRP untuk mencari solusi permanen.
“Ini semua akan dibahas cukup mendalam, nanti akan diputuskan melalui masukan,” kata Mahfud.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
