Saat terjadi bencana ekologi, sebenarnya Prabowo ingin mengubah tanah Papua menjadi perkebunan kelapa sawit

– Isu lingkungan hidup khususnya terkait banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera masih hangat diperbincangkan.

Salah satu penyebab bencana yang muncul adalah penggundulan hutan. Penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit disebut-sebut menjadi salah satu penyebab banjir.

Meski mendapat banyak sorotan, Presiden RI, Prabowo Subianto, kembali menggalakkan penanaman kelapa sawit di wilayah Papua. Prabowo ingin memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dari kelapa sawit.

Dan nanti kita berharap di wilayah Papua juga ditanam kelapa sawit, sehingga kita juga bisa memproduksi bahan bakar dari kelapa sawit, kata Prabowo dalam pengarahan bersama kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menanggapi hal tersebut, pembuat konten yang juga pengamat jalan, Daniel Hananya Sinaga, melontarkan kritik tajam terhadap rencana kepala negara tersebut.

“Sensitivitasnya memang sangat kecil. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu hari ini di depan kepala daerah se-Papua. Padahal isu lingkungan hidup beberapa minggu terakhir sedang hangat diperbincangkan masyarakat,” tulis Daniel, dikutip dari akun pribadinya di Facebook, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, inilah kelemahan orang yang sejak lahir mempunyai keistimewaan besar, kepekaannya terhadap kepedulian masyarakat sekitar terbilang tumpul.

“Panas sekali soal bencana ekologi di Sumatera, tapi dia lebih semangat mengubah hutan Papua menjadi lahan kelapa sawit dan singkong,” kritik Daniel.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo berencana dalam waktu 5 tahun kepemimpinannya seluruh daerah bisa mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

Ia mengatakan, wacana ini juga bisa menghemat APBN Indonesia hingga ratusan triliun.

“Menteri ESDM berapa impor BBM dari luar negeri? Rp 520 triliun bayangkan kalau kita bisa potong setengahnya berarti Rp 250 triliun, apalagi kita bisa potong Rp 500 triliun, Rp 500 triliun artinya setiap kabupaten bisa ada kemungkinan satu triliun per kabupaten,” ujarnya.