Puluhan WN China diperiksa imigrasi usai insiden penyerangan TNI di Ketapang

Selasa, 16 Desember 2025 - 21:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puluhan WN China diperiksa imigrasi usai insiden penyerangan TNI di Ketapang

i

Puluhan WN China diperiksa imigrasi usai insiden penyerangan TNI di Ketapang

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

– Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 15 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap lima prajurit TNI dan seorang petugas keamanan tambang emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Puluhan WNA ditangkap menyusul insiden kekerasan yang terjadi di kawasan pertambangan emas milik PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kecamatan Tumbang Titi pada akhir pekan lalu. Pemeriksaan fokus untuk memastikan status izin tinggal dan kemungkinan pelanggaran peraturan keimigrasian.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang Ida Bagus Putu Widia Kusuma membenarkan, seluruh WNA yang terlibat sudah dibawa ke kantor imigrasi untuk menjalani proses administrasi lebih lanjut.

Baca Juga :  Bupati Lampung Tengah Goda Wartawan Usai Jadi Tersangka KPK: Kamu Cantik Hari Ini

Benar, saat ini mereka berada di Kantor Imigrasi Ketapang. Masih kami selidiki apakah ada pelanggaran keimigrasian atau tidak, kata Ida Bagus, Selasa (16/12).

Berdasarkan data sementara, kelima belas WNA asal China tersebut diketahui memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang disponsori perusahaan tambang emas PT SRM dengan manajemen sebelumnya. KITAS sendiri merupakan dokumen resmi yang memberikan izin tinggal sementara bagi warga negara asing untuk bekerja atau melakukan aktivitas tertentu secara sah di Indonesia.

Ida Bagus menegaskan, pihak imigrasi terus berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus ini. Saat ini, proses hukum dugaan tindak pidana masih menjadi kewenangan kepolisian.

Baca Juga :  Aura Kasih membantah rumor dirinya dekat dengan Ridwan Kamil

“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran oleh warga negara asing,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pemantauan aktivitas WNA di wilayah Ketapang dilakukan secara berkesinambungan melalui Tim Inteldaki dan Inteldakim Keimigrasian (Inteldakim), serta kerja sama lintas lembaga dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Sebelumnya diberitakan, lima prajurit TNI bersama seorang petugas keamanan PT SRM diserang sekelompok warga China yang diduga menggunakan senjata tajam dan airsoft gun. Peristiwa tersebut juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan milik perusahaan tambang tersebut.

Baca Juga :  Israel dan Lebanon mengadakan pembicaraan langsung pertama dalam beberapa dekade — BANDASAPULUAH.COM

Peristiwa itu bermula ketika empat warga negara China kedapatan menerbangkan drone di area pertambangan tanpa izin. Saat aparat mencoba meminta klarifikasi, sejumlah warga China lainnya datang membawa senjata dan melakukan penyerangan.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris bersama Komandan Kodim 1203/Ketapang Letkol Inf Abu Hanifah sudah terjun langsung ke lokasi untuk menelusuri kronologis kejadian. Namun hingga saat ini, informasi resmi mengenai hasil penyidikan kasus tersebut belum dipublikasikan.

Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.

Follow WhatsApp Channel bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Calvin Verdonk berpeluang mengukir sejarah sebagai WNI pertama di Liga Champions
Komnas HAM Dalami Alasan Komdigi Blokir Konten 486 Saat Demo Agustus
Siswa SMAN 1 Taman Ubah Rumus Matematika Menjadi Batik Berbasis AI – monitorday
Tinjauan Lengkap – BMKG: Titik Panas di Sumatera Capai 3.663, di Lampung Ada 471 Titik
Kementerian Agama Rejang Lebong
Kabupaten Pesisir Selatan Tetapkan Status Tanggap Darurat Pasca Dilanda Banjir dan Longsor
Bupati M. Syukur Tegaskan Transparansi Pengelolaan Dana BOSP dan Melepaskan Kepentingan Pribadi
Cetak Sejarah di Kampar, Koperasi Plasma Berkat Lestari Dapatkan Hibah PSR untuk Peremajaan Kelapa Sawit — Sawit Indonesia

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Komnas HAM Dalami Alasan Komdigi Blokir Konten 486 Saat Demo Agustus

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:30 WIB

Siswa SMAN 1 Taman Ubah Rumus Matematika Menjadi Batik Berbasis AI – monitorday

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:05 WIB

Tinjauan Lengkap – BMKG: Titik Panas di Sumatera Capai 3.663, di Lampung Ada 471 Titik

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Kementerian Agama Rejang Lebong

Selasa, 13 Oktober 2026 - 13:15 WIB

Kabupaten Pesisir Selatan Tetapkan Status Tanggap Darurat Pasca Dilanda Banjir dan Longsor

Berita Terbaru