ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Beredar rekaman terduga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, berjalan santai di sebuah pusat perbelanjaan di Jl. Zainul Arifin, Medan.
Tindakan tidak empati tersebut terjadi di tengah situasi memilukan akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat yang menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, kehilangan anggota keluarga, hingga terpaksa mengungsi ke posko darurat.
Dikutip dari Instagram Sumut_headlines, informasi tersebut langsung menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk dari SATMA AMPI Sumut melalui Ketuanya Fachmy Harahap. Fachmy menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap “kurangnya empati”: alih-alih berada di lokasi terdampak untuk mengarahkan tanggap darurat, sosok pimpinan Badan Bencana Nasional itu justru tampak menghabiskan waktu di mal seolah-olah situasi krisis tidak berlangsung lama.
Midon menambahkan, kontroversi ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Suharyanto juga sempat disorot masyarakat, termasuk anggota legislatif dan kelompok masyarakat sipil, karena dalam jumpa pers ia menyebut kondisi bencana di Sumatera “hanya terlihat mencekam di media sosial”, sebuah pernyataan yang dinilai meremehkan kesulitan nyata yang dialami para korban.
“Perilaku seperti ini sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Ketika masyarakat sedang berjuang menghadapi kehilangan, trauma, dan ketidakpastian, mereka terlihat bersantai di mal. Seharusnya para pemimpin bencana berada di sisi korban, bukan menikmati kenyamanan pusat perbelanjaan,” tegas Fachmy Harahap.
Fachmy menilai kemunculan di mal tersebut merupakan “blunder lanjutan” yang semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap BNPB, terutama setelah pernyataan-pernyataan yang dianggap meremehkan skala bencana.
Jika jajaran tertinggi penanggulangan bencana dianggap kurang serius, kurang empati, dan tidak hadir di lokasi terdampak, bagaimana para korban bisa mengharapkan penanganan pemerintah yang optimal?
Fachmy bahkan mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden, mengevaluasi kinerja BNPB, termasuk mempertimbangkan pergantian kepemimpinan jika diperlukan.
Mengapa Kritik Menguat
Pernyataan awal Suharyanto yang menyebut banjir dan tanah longsor di Sumatera “tidak seserius di media sosial” sejak awal menuai gelombang protes, baik dari anggota DPR, akademisi, hingga masyarakat terdampak.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
