Viral Aktivis Kalaweit Akhirnya Ungkap 9 Tahun Diabaikan, Ditekan, dan Dilarang Posting oleh Kementerian Kehutanan

BANDASAPULUAH.COM – Hubungan antara organisasi konservasi dan pemerintah seringkali tidak berjalan mulus.

Namun, apa yang dikatakan Chanee, pendiri Kalaweit Foundation, mencerminkan situasi yang jauh lebih serius.

Dalam video terbarunya, ia mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun perjuangan mereka mengalami kendala.

Bahkan tekanan langsung dari Kementerian Kehutanan pada periode kepemimpinan sebelumnya.

Chanee mengawalinya dengan menyatakan bahwa 27 tahun perjuangannya di Indonesia tidak hanya terkait dengan perlindungan hewan.

Namun, hal ini juga memastikan masa depan lingkungan tetap aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Namun, dia menegaskan, upaya tersebut tidak selalu mendapat ruang yang memadai dari pemerintah.

Kutipan paling kuat datang ketika ia menceritakan bagaimana kementerian sebelumnya memperlakukan Kalaweit. Dia bilang.

“Selama 9 tahun terakhir masa jabatan menteri sebelumnya, kami tidak hanya diabaikan, kami juga ditindas”

“Izin kami tidak diperpanjang, dan kami bahkan dilarang memposting di media sosial hal-hal yang tidak disukai kementerian mengenai konservasi.”

Kutipan ini tidak hanya menunjukkan sikap tidak kooperatif, namun juga pembatasan yang berdampak langsung pada kebebasan berekspresi dan operasional lembaga konservasi.

Tekanan ini semakin terlihat dari pengakuannya bahwa komunikasi antara LSM dan kementerian hampir tidak ada:

“Saat itu dialog Kalaweit atau LSM dengan Kementerian Kehutanan hampir gagal, tidak berhasil sama sekali.”

Ketika lembaga konservasi yang bekerja di lapangan tidak dapat berbicara dengan pembuat kebijakan utama

Jadi permasalahan besar di tingkat kebijakan jelas tidak terselesaikan, sementara kerusakan alam terus berlanjut.

Situasi ini baru berubah dalam setahun terakhir. Chanee mengatakan, baru pada periode itulah ada ruang untuk komunikasi kembali dengan kementerian.

Puncaknya terjadi saat Menteri Kehutanan saat ini berkunjung ke lokasi konservasi Kalaweit dan melihat langsung kondisi di lapangan.

Dalam video tersebut, Chanee memperlihatkan bagaimana dirinya mengajak menteri terbang dengan pesawat ringan untuk melihat kerusakan hutan.

Danau bekas tambang yang belum direklamasi, hingga perkebunan kelapa sawit yang berdiri ilegal di kawasan hutan produksi.

Ia mengatakan, momen ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah Kalaweit terjadi diskusi terbuka dan tatap muka antara keduanya.

LSM dan Menteri Kehutanan mengenai kondisi ekologi sebenarnya.

Chanee menjelaskan pentingnya kesempatan ini.

“Ini adalah kali pertama kami berbicara empat mata secara terbuka mengenai situasi di lapangan dengan seorang Menteri Kehutanan. Ini adalah momen yang sangat penting.”

Namun, ia juga mengingatkan, perbaikan kerusakan ekologi tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Kerusakan lingkungan yang terjadi selama puluhan tahun memerlukan kebijakan yang tegas, penegakan hukum yang konsisten, dan dukungan pemerintah pusat.

Chanee menegaskan, LSM hanya bisa memberikan saran dan bekerja di lapangan, namun kewenangan mengubah sistem tetap berada di tangan pemerintah.

Ia menutupnya dengan pesan bahwa alam sebenarnya telah memberikan peringatan melalui berbagai bencana yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, ia menegaskan Kalaweit Foundation akan terus memberikan masukan kepada siapapun yang bersedia mendengarkan.

Termasuk pemerintah, sepanjang tujuannya sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup.

“Kalaweit Foundation akan terus memberikan nasehat dan masukan kepada siapapun yang ingin mendengar pentingnya menjaga kelestarian hutan alam yang tersisa untuk generasi mendatang.”

Artikel ini menekankan bahwa perubahan terkini merupakan langkah positif, namun tidak boleh berhenti pada dialog saja.

Tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa suara para pegiat konservasi tidak lagi dibungkam seperti yang terjadi di masa lalu

Dan menjadi bagian dari kebijakan yang mendukung kelestarian alam Indonesia.***