Prabowo Setujui Anggaran Rp 60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

BANDASAPULUAH.COM -Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu warga yang terkena dampak banjir bandang dan tanah longsor membangun kembali rumahnya yang rusak atau hancur di sejumlah wilayah.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.

Prabowo mendapat laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait kondisi ribuan rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hingga kemarin, tercatat 37.546 rumah warga di lokasi bencana mengalami kerusakan berat, antara lain hilang terendam banjir, rusak sedang, dan rusak ringan.

Suharyanto mengusulkan agar pembangunan rumah sementara (huntara) dilakukan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam gugus tugas penanggulangan bencana, sedangkan pembangunan rumah permanen (huntap) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagi warga yang tidak perlu direlokasi namun rumahnya rusak, perbaikannya akan ditangani langsung oleh gugus tugas BNPB.

Lalu yang tidak pindah, karena mungkin terendam banjir, dampaknya bagi keluarga tidak terlalu besar sehingga tidak perlu pindah, tapi rumahnya rusak, akan kami perbaiki oleh gugus tugas BNPB, kata Suharyanto.

Terkait besaran anggaran, BNPB mengusulkan kebutuhan sebesar Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap.

Presiden menanyakan kecukupan nilai nominalnya. Kemudian Suharyanto menjawab cukup, namun peluang penambahannya jauh lebih baik.

“Sejauh ini cukup, tapi kalau Pak Presiden memang mau tambah lagi, kami akan lebih senang,” ujarnya.

Kepala BNPB menambahkan, bantuan tidak diberikan secara tunai untuk mencegah penyalahgunaan.

“Rp 60 juta kalau tidak direlokasi pak. Nanti penerimanya bisa tambah dengan uangnya sendiri. Mungkin dia punya keluarga di desa, punya anak yang ingin dinaikkan gajinya, itu bisa saja. Tapi (kami) tidak (memberikan) dalam bentuk uang, karena khawatir uangnya dalam bentuk lain,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar dilakukan perhitungan yang lebih komprehensif.

Oke, mungkin tentu kita akan menghitung kenaikan harga, inflasi, dan sebagainya, tegasnya.