Legislator Nasdem Desak Menteri Kehutanan Cabut Izin Perusahaan Nakal Pemicu Banjir di Sumut

BANDASAPULUAH.COM -Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni didesak mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan perusakan hutan yang ditengarai memperparah bencana di Sumatera.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman menegaskan permasalahan ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan data teknis atau angka administratif saja.

800 orang meninggal. Masih banyak yang belum ditemukan. Masih banyak yang terkena dampaknya. “Harus ada ketegasan dari kita semua, khususnya Menteri Kehutanan sebagai pemangku langsung yang menangani permasalahan hutan,” tegas Arif kepada wartawan, Sabtu 6 Desember 2025.

Arif menilai solusi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke publik terlalu teknokratis dan tidak menyentuh substansi permasalahan.

“Menurut saya, ini bukan solusi. Ini bicara angka-angka macam-macam, karena kalau kita lihat yang terjadi, ini bicara soal kemanusiaan,” tegas legislator Nasdem itu.

Arif juga menyoroti terbatasnya hutan produksi di kawasan pegunungan yang dinilainya turut memperparah dampak bencana. Ia juga mendesak pencabutan izin pengelolaan yang bermasalah.

Saya berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan agar hutan produksi terbatas, khususnya di pegunungan, ditebang begitu saja. “Karena dampaknya terlihat, sangat terlihat,” ujarnya.

Selain menuntut tindakan tegas, Arif meminta pemerintah benar-benar mencari solusi jangka panjang agar bencana serupa tidak terulang kembali. Ia menolak narasi yang hanya menyalahkan faktor alam saja.

“Kalau terulang lagi, sayang sekali. Yang dituduh iklim dituduh curah hujan. Padahal iklim dan curah hujan tidak ada yang salah, tapi kitalah yang menyalahkannya,” tutupnya.