ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Hingga hari ke 10 bencana atau Jumat (5/12/2025) jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera mencapai 1.354 orang.
Saat terjadi bencana banjir dan tanah longsor, banyak batang kayu berukuran besar yang hanyut di pemukiman warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun hingga saat ini belum ada pihak yang mau bertanggung jawab atas bencana tersebut secara santun dengan mundur dari jabatannya, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Bukannya memilih mundur, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni malah mengucapkan terima kasih atas kritik dan kemarahan yang dilontarkan kepadanya terkait banjir Sumatera saat rapat di DPR.
Ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12), Raja Juli mengaku dididik untuk tidak anti kritik.
Ia kemudian mengungkapkan kritik yang dilontarkan masyarakat melalui media sosial tidak pernah dihapus. Menurutnya, hal itu menjadi motivasi dirinya untuk melakukan evaluasi.
“Saya yakin kekuasaan itu milik Allah. Dan itu hak prerogratif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Tadi saya katakan, saya tidak pernah menghapus kritikan netizen yang ditujukan kepada saya,” ujarnya dalam rekaman video wawancara dengan wartawan seperti dilihat, Jumat (5/12).
Menurut dia, desakan mundur merupakan aspirasi, kemarahan, atau ekspektasi masyarakat.
“Itu namanya aspirasi, kemarahan, bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Tolong, tanggung jawab saya hanya bekerja sekeras-kerasnya. Lagipula itu hak prerogratif presiden,” ujarnya.
Didesak Mundur di DPR
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Usman mengatakan Raja Juli tidak paham soal kehutanan.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Wakil Ketua Pak Ahmad Yohan tadi dalam ayat hadis akhirnya akan terwujud,” kata Usman.
Jadi saya minta izin teman-teman Komisi IV, saya tegas karena saya paling sayang kalian, makanya saya nasehatkan ke Menteri, kalau Menteri tidak mampu, mundur saja. Menteri tidak paham kehutanan, tegasnya lagi.
Usman, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025) mendesak Raja Juli mundur dari jabatan menteri.
Dia mengatakan, izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera harus dihentikan total.
Menteri harus menjelaskan berapa tahun untuk penanaman kembali dan sebenarnya seperti apa Bu Ketua, pohon diameter dua meter bisa tumbuh lagi jadi ini tanggung jawab Menteri. Menteri tidak boleh membuang yang sebelumnya, ”kata Usman dalam pertemuan tersebut. ***
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
