BANDASAPULUAH.COM – Pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertobat demi Nasuha mendapat respons keras dari DPP Partai Golkar.
IKLAN
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tak habis pikir dengan maksud Cak Imin. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator PM sebaiknya lebih fokus pada upaya pemulihan warga terdampak bencana Sumatera.
“Yang bisa menilai minta taubat atau tidak itu Presiden. Apa itu Cak Imin? Dia bukan Presiden, hanya Menko,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Doli menilai pernyataan Cak Imin berlebihan dan melampaui kewenangan Presiden Prabowo sebagai pemegang hak prerogratif menilai kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
Jadi yang berhak menegur, memberi teguran dan menyuruh menterinya bertobat atau tidak adalah presiden. Cak Imin sudah melampaui kewenangannya, tegas anggota DPR dari Fraksi Golkar ini.
“Sekarang kami ingin bertanya, apa yang dia lakukan dalam langkah bencana itu? Apa yang dia lakukan?” dia menekankan.
Agensi Digital JetMedia
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
