BANDASAPULUAH.COM -Kekacauan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus menjadi perbincangan hangat. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Terbaru, PBNU melakukan perombakan besar-besaran terhadap fungsionarisnya melalui Rapat Harian Tanfidziyah yang dipimpin Gus Yahya. Jabatan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari Sekjen PBNU digeser menjadi Ketua PBNU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Ketegangan keduanya kini memasuki babak baru. Baik Gus Yahya maupun Gus Ipul saling bersaing untuk mencari dukungan dari kiai pesantren yang mempunyai pengaruh besar.
Selasa 25 November 2025, Gus Ipul mengunjungi kediaman pengurus Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Dua hari kemudian, giliran Gus Yahya yang datang ke gubuk yang sama, dengan harapan bisa meredakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam organisasi ini.
Meski demikian, tak ada yang bisa menjamin Lirboyo mampu menentukan nasib kursi panas Ketua Umum PBNU tersebut. Keduanya tak hanya berlomba-lomba merebut hati para kiai di Lirboyo, tapi juga sibuk membuat sowan ke Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, untuk menemui KH. Nurul Huda Djazuli atau Mbah Dah merupakan salah satu Kiai senior di NU.
Di hari yang sama usai bertemu dengan pengurus Pondok Lirboyo, Gus Ipul didampingi Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Namun, keberuntungan belum berpihak pada mereka. karena Mbah Dah tidak mau bertemu dengan mereka.
Kejadian serupa juga dialami Gus Yahya yang terjadi keesokan harinya, Rabu 26 November 2025. Namun, ia tidak bertemu dengan Kiai Huda Djazuli. Sama seperti Gus Ipul, ia hanya bertemu dengan Gus Kautsar, putra Mbah Dah.
Menurut pengamat politik, AS Hikam, perseteruan ini diperkirakan akan terus berlanjut mengingat kedua belah pihak memiliki argumentasi yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan.
Bagi Rais Aam yang menilai keputusan tersebut sah dan mengikat, maka segala upaya yang dilakukan Digdaya akan dianggap sabotase. Sebaliknya, kubu Gus Yahya akan tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa kewenangan Digdaya berada di bawah Sekretariat Jenderal, kata Hikam, dikutip Senin 1 Desember 2025.
“Jika tidak ada bukti nyata berupa tanda tangan dan stempel resmi dari Digdaya, maka kendala teknis akan terus menjadi kendala keabsahan administratif keputusan rapat Syuriah yang telah diambil,” imbuhnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
