ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BANDASAPULUAH.COM – Fasilitas udara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kini menjadi sorotan nasional. Bandara Ilegal Morowali diduga kuat beroperasi tanpa dukungan negara selama beberapa tahun terakhir.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Dikutip Radar Tulungagug (Jawa Pos Group)Temuan ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap Kedaulatan Udara dan keamanan nasional. Arus barang dan orang di sana tidak tercatat secara resmi oleh negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut kondisi ini sebagai Anomali Berbahaya yang harus segera ditangani. Ia menegaskan, tidak boleh ada “negara di dalam negara” di kawasan industri strategis mana pun.
Fasilitas di kawasan IMIP kabarnya belum memiliki fasilitas resmi bea cukai dan imigrasi. Layanan navigasi udara (airnav) juga dikabarkan tidak tersedia di bandara.
Kondisi ini memungkinkan seluruh aktivitas penerbangan berlangsung di luar radar pengawasan negara. Bahkan peneliti mengkategorikannya sebagai penyimpangan ekstrim dari standar regulasi penerbangan Indonesia.
TNI menyiapkan Korps Pasukan Aksi Cepat (Korpasgat) TNI AU untuk mengamankan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, persiapan pasukan Korpasgat ini menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
TNI aktif dan responsif terhadap arahan Menteri Pertahanan. TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang bertugas mengamankan Bandara IMIP sebagai salah satu objek vital nasional, kata Freddy dalam keterangan pers, Rabu (26/11).
Freddy menyatakan TNI selalu menindaklanjuti setiap arahan Menteri Pertahanan, khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan negara.
Saat ini, TNI juga telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara di Indonesia berjalan sesuai regulasi, termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan.
TNI siap mendukung langkah pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara, kata Kepala Penuspen TNI.
Sementara itu, peneliti Kajian Strategis dan Pertahanan Indonesia (ISDS) Edna Caroline mengungkapkan temuan mengejutkan tersebut.
Ia menilai permasalahan ini bukanlah permasalahan baru, melainkan bagian dari “kebocoran” yang sudah lama disoroti di sektor pertambangan.
Edna menyoroti, bandara IMIP sudah beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Dalam kurun waktu yang lama, tidak ada aparatur negara yang ditempatkan di lokasi tersebut.
ISDS menekankan bahwa kawasan tersebut belum sepenuhnya dapat diakses oleh otoritas resmi. Artinya, pergerakan pesawat, orang, dan barang terjadi secara tertutup dan tidak tercatat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
