BANDASAPULUAH.COM – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pesisir Selatan yang semula dijadwalkan pada 23 Agustus 2025, resmi ditunda.
Keputusan ini disampaikan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Pesisir Selatan dalam rapat yang digelar pada Kamis (7/8/2025) di Sekretariat KONI setempat.
Ketua TPP Gestrojoni menjelaskan, penundaan Musorkab merupakan bentuk respons terhadap dinamika yang tengah berlangsung di tubuh KONI Provinsi Sumatera Barat, termasuk adanya konflik internal dan kondisi stagnasi organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Merujuk pada surat dari Dispora Sumbar dan memperhatikan situasi yang sedang berkembang, maka seluruh tahapan Musorkab KONI Pesisir Selatan ditunda hingga waktu yang belum dapat ditentukan,” ujar Gestrojoni saat konferensi pers pada Kamis (7/8/2025).
Diketahui, sebelumnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Barat telah melayangkan surat resmi kepada Ketua Umum KONI Pusat dengan nomor: 800/3051/Sek/Dispora/2025 tertanggal 28 Juli 2025.
Surat itu berisi permintaan penunjukan karateker Ketua KONI Sumbar sebagai solusi atas kemelut organisasi yang terjadi.
Rapat pengumuman penundaan ini turut dihadiri oleh anggota TPP lainnya, yaitu Raflenofa Yulanda dan Dison Kurnia Ilahi, serta empat bakal calon Ketua KONI Pessel: Febi Maha Putra, M. Husni, Dr. Rodi Chandra, dan M. Adli. Sejumlah awak media juga tampak meliput kegiatan tersebut.
TPP menegaskan bahwa pelaksanaan Musorkab akan dijadwal ulang setelah adanya keputusan resmi dari Dispora Provinsi Sumatera Barat.
“Kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak provinsi agar proses Musorkab bisa berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tambah Gestrojoni.
Sementara itu, Plt Ketua KONI Pesisir Selatan yang juga menjadi salah satu bakal calon, M. Adli, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TPP tersebut.
“Kita harus mendahulukan kepentingan organisasi dan menjaga agar proses Musorkab tidak cacat secara hukum dan administrasi. Penundaan ini langkah bijak sampai ada kejelasan dari provinsi. Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tetap menjaga kekompakan demi kemajuan olahraga di Pesisir Selatan,” kata M. Adli.
