BANDASAPULUAH.COM – Melihat perkembangan yang ada , Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat telah melakukan sidang sengketa informasi publik terhadap Baznas Provinsi Sumbar pada tanggal 19 September 2024 diruang sidang (KI). Sidang tersebut berdasarkan pada salah satu media online yang meminta akses informasi data kepada Baznas Provinsi Sumbar.
Dalam Sidang tersebut, Ketua Baznas Sumbar Buchari menolak memberikan informasi yang dimohon dengan alasan data pemberi dan penerima zakat dirahasiakan menurut peraturan Baznas pusat tentang informasi yang dikecualikan.
Fajri Seswanda Ketua Bidang Pemberdayaan Umat BADKO HMI Sumbar menilai, semestinya Baznas Sumbar sebagai lembaga negara wajib untuk memberikan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat karena dana baznas tersebut merupakan untuk kemaslahatan umat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fajri juga mempertanyakan kenapa Baznas Provinsi Sumbar tidak mau transparansi terhadap data penerima dana zakat kepada publik.
“Tentu ada kecurigaan dari beberapa pihak hari ini kepada Baznas, karena Baznas sendiri tidak mau transparansi dalam data penerima zakat” ujar Fajri.
Sementara itu, Adrianto Ketua Bidang Politik Hukum dan Demokrasi BADKO HMI Sumbar mengatakan, Baznas Provinsi Sumbar jangan jadi alat politik tertentu bagi calon kepala daerah.
“Sekarang kita memasuki tahapan menjelang pilkada serentak 2024, sangat memungkinkan lembaga negara yang kita cintai ini dijadikan sebagai alat politik bagi salah satu Paslon tertentu yang maju sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Adrianto berkata demikian karena hasil pengamatan dan investigasi Badko HMI Sumbar belakangan pada Pemilu 2024 pada bulan Februari lalu, ada salah seorang Pimpinan Baznas Sumbar diduga memberikan bantuan dana pendidikan untuk sekolah-sekolah melalui caleg (calon legislatif).
“Ini sangat tidak wajar terjadi, hal ini kita ketahui setelah mencermati persoalan yang ada di tubuh Baznas Sumbar hari ini, ternyata ada dugaan-dugaan yang menyimpang dari Baznas Sumbar selama ini,” jelasnya
“Jika dalam waktu dekat, tidak ada kejelasan yang pasti dan keterbukaan informasi publik dari Baznas Provinsi Sumbar terhadap polemik ini, maka kami BADKO HMI Sumbar siap untuk mengkonsolidasikan ke HMI Cabang yang ada di wilayah lingkup BADKO HMI Sumbar untuk turun ke jalan” pungkas Adrianto
