Wakil Ketua DPRD Pessel Aprial Habas Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan ke KPK Sejak 2016

Senin, 17 April 2023 - 15:39 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Apresiasi

Wakil Ketua DPRD Pessel Aprial Habas Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan ke KPK Sejak 2016

i

Wakil Ketua DPRD Pessel Aprial Habas Tak Pernah Lapor Harta Kekayaan ke KPK Sejak 2016

Bandasapuluah.com – Nama Aprial Habas Buya Piai tidak muncul dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016.

Berdasarkan penelusuran bandasapuluah.com lewat situs LHKPN KPK, nama Wakil Ketua DPRD Pessel itu terakhir kali muncul hanya pada tahun 2016.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Nasdem Pessel itu pada 2016 melaporkan kekayaannya sebesar Rp5,88 miliar. Akan tetapi, rincian kekayaannya tidak dapat diakses.

Dari 2016 hingga kini, nama Aprial Habas tidak lagi muncul di dalam situs lembaga anti rasuah tersebut.

Padahal, KPK mewajibkan seluruh penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK baik sebelum menjabat, selama dan sesudah menjabat.

Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca Juga :  Nasrianto Dt Rajo Bungsu: Pengangkatan Camat Lengayang Perlu Dikaji Ulang

Belum dilaporkannya LHKPN oleh Aprial Habas ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebab, sebagai wakil ketua DPRD, Aprial Habas seharusnya memberikan contoh baik dengan patuh melaporkan LHKPN secara tepat waktu dan transparan.

Belum adanya LHKPN dari seorang pejabat publik dapat menimbulkan dugaan bahwa terjadi tindakan korupsi atau penggelapan harta kekayaan negara.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membuat aturan yang menyatakan pejabat tidak patuh LHKPN bisa dijatuhi sanksi penundaan promosi jabatan hingga menahan tunjangan.

Baca Juga :  Pemkab Pessel Susun Kalender Pariwisata 2026, Target Minimal Satu Event Tiap Bulan

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, ketentuan sanksi tersebut akan termuat dalam perubahan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara.

“Bisa berupa penundaan promosi, tidak boleh ikut pendidikan, sampai ke menahan tunjangan,” kata Pahala dalam keterangannya seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (17/4/2023).

Follow WhatsApp Channel bandasapuluah.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

HUT ke-15, NasDem Pessel Berbagi dengan Anak Yatim dan Masyarakat
Peringati HUT ke-15 NasDem, Risnaldi Ibrahim Ajak Kader Perkuat Pengabdian kepada Masyarakat
Wabup Risnaldi Buka Gempra Season 1, Ajak Pelajar Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045
Wabup Risnaldi Tinjau Tambak Lobster dan Kerapu, Siap Jadi Sektor Unggulan
Tinjau Kampung Labuang Baruak, Wabup Risnaldi Dengarkan Langsung Aspirasi Warga
Tinjau Lokasi KNMP di Batang Kapas, Wabup Risnaldi Dorong jadi Kawasan Terpadu
AI Bisa Bikin Anak Indonesia Berpikir Seragam? Ini Peringatan Meutya Hafid
Hidup di Jalanan Cileungsi Selama Bertahun-tahun, Keluarga Asal Padang Akhirnya Dipulangkan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:12 WIB

HUT ke-15, NasDem Pessel Berbagi dengan Anak Yatim dan Masyarakat

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Peringati HUT ke-15 NasDem, Risnaldi Ibrahim Ajak Kader Perkuat Pengabdian kepada Masyarakat

Rabu, 4 November 2026 - 12:39 WIB

Wabup Risnaldi Buka Gempra Season 1, Ajak Pelajar Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045

Selasa, 3 November 2026 - 20:39 WIB

Wabup Risnaldi Tinjau Tambak Lobster dan Kerapu, Siap Jadi Sektor Unggulan

Selasa, 3 November 2026 - 18:46 WIB

Tinjau Kampung Labuang Baruak, Wabup Risnaldi Dengarkan Langsung Aspirasi Warga

Berita Terbaru