BANDASAPULUAH.COM – Universitas Andalas (UNAND) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kajian ilmiah dan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini melibatkan pemerintah, akademisi, dan pakar kebencanaan untuk mendukung pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
UNAND bersama Tim Pengarah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar audiensi dan diskusi pada Kamis (22/10/2026).
Kegiatan tersebut menghimpun pandangan, hasil kajian, dan rekomendasi akademisi untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana. Selain itu, forum ini membahas kebutuhan masyarakat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sinkronisasi Data Jadi Dasar Pemulihan
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam proses pemulihan.
Menurutnya, persoalan data dapat menghambat penyaluran bantuan dan memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menyelesaikan persoalan mendasar sebelum menjalankan berbagai program pemulihan.
Data yang akurat juga membantu pemerintah menentukan prioritas bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Prof. Syamsul Maarif selaku tim ahli menekankan pentingnya prinsip build back better dalam rekonstruksi pascabencana. Prinsip ini mengarahkan pembangunan kembali agar lebih baik dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Ia juga menyoroti peran media dan influencer dalam menyampaikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan serta perubahan kondisi pada musim hujan dan kemarau.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung upaya tersebut. Melalui kajian akademis, kampus dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sejak tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana.
Pakar Dorong Kajian Ilmiah Menjadi Aksi Nyata
Pakar Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera Utara, Charles Mekardi HAM, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi.
Ia mendorong agar ilmu pengetahuan dan hasil penelitian perguruan tinggi menghasilkan tindakan nyata. Dengan begitu, kajian akademis tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.
Senada dengan itu, Brigjen Andre Julian dari Satgas PRRP menegaskan pentingnya mitigasi berbasis risiko. Menurutnya, meskipun waktu dan kejadian bencana sulit diprediksi secara pasti, masyarakat dapat mengurangi dampaknya melalui langkah mitigasi yang tepat.
Ia juga menilai setiap pihak membutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Pedoman tersebut perlu mengatur mekanisme penanganan bencana dan pembagian tugas setiap pihak yang terlibat.
Selain kebijakan pemerintah daerah, masyarakat juga perlu memahami tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Karena itu, edukasi dan latihan kebencanaan perlu mendukung penerapan kebijakan mitigasi di lapangan.
Enam Kebutuhan Utama Perguruan Tinggi
Dalam audiensi tersebut, peserta turut membahas enam kebutuhan utama perguruan tinggi di Sumatera untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kebutuhan pertama mencakup pemantauan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua, validasi data kerusakan untuk memastikan pemerintah memiliki informasi yang akurat.
Ketiga, pengkajian teknis dan keempat, bantuan teknis pembangunan. Kedua aspek ini membantu memastikan proses pembangunan kembali sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan risiko bencana.
Selanjutnya, perguruan tinggi memerlukan dukungan untuk pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Kebutuhan keenam mencakup penelitian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemulihan.
Keenam aspek tersebut membutuhkan dukungan pemerintah dan koordinasi lintas sektor. Perguruan tinggi dapat menyumbangkan keahlian multidisiplin, hasil penelitian, serta bantuan teknis untuk memperkuat pelaksanaan program.
Sementara itu, pemerintah perlu menerjemahkan rekomendasi akademisi menjadi program yang terukur dan berkelanjutan. Langkah ini penting agar kebijakan pemulihan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
UNAND Perkuat Kolaborasi Penanggulangan Bencana
Staf Ahli Kantor Presiden RI, Dr. AA Ade Kadarisman, berharap audiensi tersebut menghasilkan matriks kebutuhan, rekomendasi, dan gambaran kondisi aktual di lapangan.
Hasil diskusi itu diharapkan menjadi dasar bagi penyusunan langkah tindak lanjut yang konkret. Dengan perencanaan yang tepat, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih efektif dan membantu masyarakat kembali beraktivitas dengan aman.
Melalui forum ini, UNAND menegaskan peran perguruan tinggi dalam mendukung penanggulangan bencana berbasis ilmu pengetahuan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pakar, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana pada masa mendatang.
Komentar