Logika Hasan Nasbi yang mengatakan ‘kopi dan gorengan’ menyebabkan penggundulan hutan membuat masyarakat marah, mengapa rakyat kecil yang menjadi kambing hitam?

BANDASAPULUAH.COM – Pernyataan mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi kembali menyedot perhatian tajam publik. Analogi “kopi dan gorengan” yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan lingkungan dinilai salah dan menyesatkan, karena justru melibatkan komunitas kecil sebagai pihak yang seolah-olah bertanggung jawab atas deforestasi dan krisis iklim.

Kritik keras datang dari Direktur Index Politica, Denny Charter. Ia menilai logika yang digunakan Hasan Nasbi merupakan bentuk pengaburan tanggung jawab struktural industri besar, khususnya sektor Crude Palm Oil (CPO) yang telah lama dikenal sebagai salah satu penyumbang utama kerusakan hutan di Indonesia.

“Jangan sampai hutan kita hilang hanya karena logika deforestasi. Menyederhanakan masalah deforestasi dengan analogi kopi dan gorengan adalah hal yang menyesatkan,” kata Denny, Minggu (14/12/2025).

Menurut Denny, posisi Hasan Nasbi sebagai mantan pejabat komunikasi negara dan komisaris strategis BUMN sebaiknya digunakan untuk menekan industri agar bertanggung jawab, bukan menyalahkan pola konsumsi masyarakat kecil.

“Masyarakat kecil yang minum kopi dan makan gorengan bukanlah penyebab hilangnya jutaan hektar hutan. Yang harus dihilangkan adalah industri raksasa yang rantai produksinya panjang dan dampak ekologisnya masif,” tegasnya.

Denny menyebut pola komunikasi ini sebagai strategi diversi, yaitu teknik mengalihkan perhatian masyarakat dari pelaku utama perusakan lingkungan ke individu yang paling lemah dalam rantai perekonomian.

Ia bahkan menyindir jika logika seperti ini terus dipertahankan, maka berbagai krisis nasional berpotensi menyalahkan kebiasaan masyarakat sehari-hari.

“Dengan logika seperti ini, krisis energi bisa saja disalahkan pada warga yang lupa mematikan lampu kamar mandi. Ini jelas tidak masuk akal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Denny menilai narasi tersebut berbahaya karena dapat membenarkan pengabaian terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan korporasi besar, serta melemahkan posisi negara dalam menjunjung tanggung jawab ekologis.

“Ini bukan hanya soal salah bicara. Ini soal cara berpikir yang menormalisasi pelepasan tanggung jawab industri dan melemparkannya ke pundak masyarakat biasa,” tegasnya.

Ia menegaskan, deforestasi, emisi karbon, dan krisis iklim merupakan permasalahan struktural yang memerlukan keberanian negara untuk menegur dan mengambil tindakan terhadap pelaku utamanya.

“Jika negara kehilangan keberanian terhadap industri besar, lalu rakyat kecil yang disalahkan, maka krisis lingkungan hidup akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” pungkas Denny.