Pendukung Gus Yahya Minta Kementerian Hukum Tak Setujui Perubahan Pengurus PBNU

BANDASAPULUAH.COM -Keputusan rapat paripurna Rais Syuriah yang mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf memunculkan permasalahan baru.

Pendukung Gus Yahya menegaskan, pemberhentian Ketua Umum PBNU yang diklaim diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah 20 November 2025, tidak memiliki dasar hukum sehingga dinyatakan tidak sah.

Penegasan tersebut disampaikan kelompok ini kepada Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui surat menanggapi dinamika permasalahan yang ada di PBNU saat ini.

Pernyataan resmi yang ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Wakil Sekretaris PBNU Najib Azca menyebutkan, sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) Nahdlatul Ulama Pasal 40 ayat (1) huruf e, Ketua Umum dipilih langsung oleh muktamirin di Kongres sehingga menduduki jabatan Pembina Kongres.

“Sebagai Amanat Kongres, Ketua Umum tidak dapat diberhentikan kecuali terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan hal itu harus diputuskan melalui Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur dalam ART Pasal 74,” demikian keterangan yang dikutip melalui NuOnline, Rabu 10 Desember 2025.

Pendukung Gus Yahya juga menilai ketentuan Peraturan Perkumpulan Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 8 tentang pemberhentian fungsionaris tidak bisa diterapkan kepada Ketua Umum karena jabatannya sebagai Anggota Kongres.

Atas dasar itu, keputusan Rapat Harian Syuriyah yang menyatakan pemberhentian Ketua Umum dinilai tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Apalagi, alasan pemecatan yang diberikan Syuriyah dinilai hanya berdasarkan tuduhan yang disebut tidak melalui proses pembuktian yang baik.

Kelompok ini menyatakan adanya sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Rais Aam terhadap Muqaddimah Qanun Asasi, Khittah Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Mengutip Peraturan Persatuan Nomor 10 Tahun 2025, Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah hanya mengikat pengurus harian Syuriyah, sehingga Ketua Umum tidak terikat dengan keputusan rapat.

Atas dasar itu, kami meminta dengan hormat kepada Kementerian Hukum RI untuk tidak mengesahkan segala perubahan susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode khidmat 2022-2027 hingga dihasilkan kepengurusan baru melalui Kongres NU yang sah, kredibel, dan bermartabat berdasarkan ketentuan AD/ART Nahdlatul Ulama, demikian bunyi pernyataan tersebut.