Bandara tidak mungkin bisa beroperasi tanpa keterlibatan negara

BANDASAPULUAH.COM -Keberadaan bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, semakin menuai kekhawatiran masyarakat.

Sorotan terhadap bandara tersebut muncul setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan penggeledahan di kawasan dekat fasilitas latihan militer TNI.

Temuan menunjukkan bahwa bandara-bandara yang beroperasi di wilayah IMIP tidak menunjukkan kehadiran otoritas resmi negara. Tidak ada kantor Bea Cukai, tidak ada Imigrasi, bahkan tidak ada otoritas penerbangan sipil yang seharusnya berada di bawah kendali Dirjen Perhubungan Udara.

Ketiadaan fasilitas strategis seperti bandara oleh negara menimbulkan dugaan bahwa kawasan industri telah berubah menjadi kawasan eksklusif dan bebas hukum.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh pun dengan tegas meminta pemerintah mengusut tuntas keberadaan bandara tanpa peralatan negara tersebut.

Bandara tidak bisa beroperasi tanpa keterlibatan negara. Kalau ada bandara yang beroperasi secara mandiri tanpa pengawasan pemerintah, sama saja ada negara di dalam negara, kata Oleh Soleh dalam keterangannya, Rabu 26 November 2025.

Politisi PKB itu juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan segera mengambil tindakan hukum dan mengambil tindakan tegas.

Menurut dia, keberadaan bandara tanpa pengawasan negara tidak hanya melanggar aturan penerbangan sipil, namun juga berpotensi membuka ancaman keamanan nasional, antara lain penyelundupan barang, mobilitas orang yang tidak terkendali, dan aktivitas ilegal lainnya yang tidak diawasi.

“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu menindak tegas siapapun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa kewenangan negara. Kedaulatan adalah harga mati,” tutupnya.