ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BANDASAPULUAH.COM – Mantan Menko Polhukam sekaligus Tokoh NU, Prof Mahfud MD melontarkan sindiran keras kepada PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) terkait polemik yang terjadi antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan PBNU Rais Aam Miftachul Akhyar.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Menurutnya, polemik seperti itu tidak boleh terjadi. Apalagi, kepengurusan PBNU saat ini hanya mempunyai waktu satu tahun lagi yakni akhir tahun 2027.
Selain itu, berdasarkan informasi yang didengarnya, pemicu utama polemik yang terjadi antara Gus Yahya dan Kiai Miftach adalah terkait pengurusan izin pertambangan.
“Kenapa setahun lalu? Sudahlah, lupakan saja, semua bersatu, sekarang kita kembali ke NU. Kita malu, bisnis pertambangan,” kata Mahfud MD dalam postingan Frank Frank, dikutip Holopis.com, Selasa (25/11/2025).
Ia mengatakan, ada pengalaman ketika PBNU dan Muhammadiyah justru bersatu untuk menentang ketidakadilan tata kelola pertambangan di NKRI. Ketua Umum PBNU saat itu adalah KH Ahmad Hasyim Muzadi. Sedangkan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah adalah Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin.
Dalam cerita itu, kedua pimpinan dua ormas Islam besar di Indonesia itu mengaku sudah berbicara dengan lembaga legislatif dan eksekutif. Namun pendapat mereka sepertinya tidak didengar atau ditanggapi dengan baik. Sehingga keduanya mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
Bukan berarti meminta terlibat dalam pengelolaannya, justru kedua organisasi tersebut tak mau terlibat dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Hanya saja karena melihat banyaknya praktik korupsi di sektor ini, mereka sepakat menggugat untuk memperbaiki regulasi dan undang-undang.
Sementara itu, situasinya sangat berbeda dengan saat ini. Mengapa PBNU terjebak dalam situasi sengketa tata kelola pertambangan di organisasi pimpinan Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari itu?
“Jadi saat itu Ketua NU dan Ketua PP Muhammadiyah datang ke MK untuk mengadukan ketidakadilan pengelolaan tambang. Nah sekarang terjadi keributan karena pengelolaan tambang tersebut,” bentaknya.
Oleh karena itu, Mahfud MD berharap polemik yang terjadi di lingkungan PBNU segera berakhir. Sebaiknya kedua belah pihak sepakat dan berdamai untuk membangun dan mengelola organisasi peninggalan tokoh Nahdliyyin tersebut.
“Kasihan sekali, NU itu pilar NKRI, pilar wasathiyaah, sama dengan Muhammadiyah. Kalau ini rusak, akan terjadi keresahan di kalangan masyarakat, hubungan Islam dan negara mulai memanas, kita rugi besar,” tutupnya.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. bandasapuluah.com tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini.
