BANDASAPULUAH.COM – Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendapat dimensi politik baru setelah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaitkannya dengan kemungkinan pergantian jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gatot tak sekadar membayangkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ia mengusulkan agar Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga turut hadir dalam agenda tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gagasan tersebut disampaikan Gatot dalam perbincangan di kanal YouTube Hersubeno Point. Menurutnya, jika Prabowo berhasil mempertemukan Megawati dan SBY dalam satu forum, maka pertemuan tersebut bisa menjadi momentum penting konsolidasi politik nasional.
“Kalau tiga mantan presiden bersatu, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Prabowo bersatu dalam satu forum, ini luar biasa. Stabilitas politik akan sangat kuat,” kata Gatot.
Ia menyebut pertemuan semacam itu bagian dari skenario “politik nasi goreng”. Istilah ini digunakan dalam konteks wacana persahabatan politik antara Prabowo dan Megawati, yang kemudian diperluas Gatot hingga mencakup SBY.
Namun, Gatot memberikan prasyarat politik dalam skenario yang dibangunnya. Ia menempatkan posisi Gibran sebagai salah satu poin penting dalam kemungkinan perubahan konfigurasi tersebut.
Kata kuncinya Gibran. Kalau Gibran didiskualifikasi, saya yakin Bu Megawati dan PDI Perjuangan masuk pemerintahan, kata Gatot.
Dengan demikian, Gatot menghubungkan dua persoalan yang kini menjadi perhatian politik nasional: proses hukum terkait posisi Gibran di Mahkamah Konstitusi, dan wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati.
Dalam pandangan Gatot, jika MK memutuskan diskualifikasi Gibran, kondisi itu bisa membuka ruang lebih besar bagi PDI Perjuangan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Ia kemudian memperluas skenarionya dengan membayangkan kehadiran SBY dalam pertemuan dengan Prabowo dan Megawati. Menurut Gatot, kesatuan ketiga tokoh tersebut bisa memberikan sinyal kuat mengenai konsolidasi politik nasional.
Jika ketiga pemimpin bangsa bisa bersatu, Gatot yakin permasalahan politik nasional bisa lebih mudah diselesaikan dan pemerintah bisa bergerak lebih cepat.
Namun skenario tersebut masih menjadi analisis politik Gatot. Hingga saat ini, proses perkara mengenai syarat pendidikan Gibran masih menjadi ranah pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Permohonan para pemohon agar Gibran didiskualifikasi merupakan bagian dari permohonan perkara dan belum menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, keterkaitan antara putusan MK, sikap Gibran, kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan, dan pertemuan Prabowo-Megawati-SBY masih dalam lingkup skenario politik yang disampaikan Gatot, bukan rangkaian putusan yang sudah terjadi.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency






