BANDASAPULUAH.COM — Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Dehalsa, menyambangi keluarga korban dalam perkara sengketa lahan di Muaro Batang Kapas, Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus perhatian wakil rakyat terhadap hak-hak warga sipil yang tengah menghadapi persoalan hukum.
Kedatangan Teguh disambut langsung oleh istri korban, Wirda (53), dengan pelukan dan isak tangis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Suasana haru mewarnai pertemuan tersebut. Teguh memberikan dukungan moril kepada keluarga yang masih berduka sekaligus mendengarkan secara langsung aspirasi dan kondisi yang dihadapi keluarga.
Turut hadir kuasa hukum keluarga korban, Advokat Alfan Sari, wali nagari setempat, keluarga korban serta sejumlah tokoh masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Pesisir Selatan itu mengatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi persoalan yang menyangkut hak dan kepastian hukum.
“Kita hadir sebagai wakil rakyat untuk menunjukkan empati dan memastikan masyarakat tidak merasa sendiri ketika menghadapi persoalan. Hak-hak warga harus tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Teguh.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan perusakan, pembakaran dan penyerobotan lahan yang disebut berada di kawasan Muaro Batang Kapas.
Berdasarkan laporan yang disampaikan keluarga, perkara itu telah dilaporkan melalui Laporan Pengaduan Nomor LP-03/IX/2026 tertanggal 21 September 2026.
Penanganan perkara kini memasuki tahapan pemeriksaan. Pada Rabu (30/9/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, penyidik Pomdam XX/Tuanku Imam Bonjol (TIB) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ratna Dewi di Kantor Subdenpom Persiapan Painan, Jalan Pincuran Boga No. 1, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan.
Ratna Dewi yang disebut sebagai adik ipar korban merupakan salah satu pihak yang memiliki informasi terkait awal persoalan sengketa lahan tersebut.
Berdasarkan keterangan keluarga, Ratna sebelumnya menerima informasi dari Kapalo Kampuang mengenai dugaan aktivitas penebangan dan pembakaran tanaman produktif di lahan milik keluarga.
Teguh mengapresiasi langkah jajaran Pomdam XX/TIB yang telah melakukan pemeriksaan dalam rangka mendalami perkara tersebut.
“Respons cepat dari jajaran Pomdam XX/TIB dalam menarik dan mengawal langsung pemeriksaan perkara ini di tingkat atas adalah langkah yang sangat tepat. Kita berharap penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional,” ujarnya.
Menurut Teguh, proses hukum yang berjalan secara transparan juga penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.
Ia menyebut masyarakat Batang Kapas memiliki struktur sosial dan adat yang kuat, sehingga penyelesaian melalui mekanisme hukum menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
“Ketegasan institusi dalam menangani perkara ini sangat penting untuk mencegah potensi gesekan sosial. Kita berharap hukum tetap menjadi panglima dan semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan,” katanya.
Teguh menegaskan, dirinya tidak bermaksud mendahului proses hukum. Sebagai wakil rakyat, ia hanya ingin memastikan aspirasi dan hak masyarakat mendapatkan perhatian serta proses hukum berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak boleh mendahului proses hukum. Berikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti. Harapan kita, proses ini berjalan objektif, transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Advokat Alfan Sari, turut mendampingi Ratna Dewi dalam pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan pendampingan dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap saksi berjalan sesuai ketentuan hukum acara.
“Kami hadir mendampingi saksi dalam rangka pemenuhan hukum acara secara formal agar seluruh keterangan dapat tersaji secara akurat bagi penyidik. Kami akan terus mengawal penanganan perkara ini sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Alfan.
Ia berharap proses pemeriksaan dapat mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menjadi pokok perkara dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga.
Kunjungan Teguh ke kediaman keluarga korban menjadi bentuk perhatian legislatif terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Ia berharap proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan secara profesional, objektif dan transparan, sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang kita harapkan adalah kejelasan dan kepastian hukum. Mari kita percayakan proses ini kepada institusi yang berwenang dan sama-sama menjaga agar situasi di tengah masyarakat tetap aman dan kondusif,” tutup Teguh.
