BANDASAPULUAH.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meresmikan Hunian Sementara (Huntara) bagi 22 kepala keluarga di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Sabtu (24/1/2026).
Peresmian dilakukan oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, didampingi Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, serta unsur Forkopimda, menyusul peresmian simbolis oleh Menko PMK Pratikno di Kabupaten Agam.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah pusat, atas perhatian dan dukungan terhadap masyarakat Pesisir Selatan yang terdampak bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Huntara tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari tempat tidur, kasur, bantal, selimut, kipas angin, hingga perlengkapan memasak dan kamar mandi.
Menurut Hendrajoni, kelengkapan fasilitas ini diharapkan mampu membantu warga memulai kembali aktivitas keluarga dengan lebih nyaman meski masih dalam kondisi transisi.
Selain hunian dan fasilitas, pemerintah juga menyalurkan bantuan biaya hidup kepada warga terdampak.
Melalui Kementerian Sosial, setiap jiwa memperoleh bantuan sebesar Rp15.000 per hari, ditambah program Jaminan Hidup (Jadup) selama masa pemulihan.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sembari menunggu pemulihan ekonomi berjalan.
Hendrajoni menegaskan bahwa Huntara bersifat sementara. Pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) agar seluruh warga terdampak dapat direlokasi ke satu kawasan yang lebih aman, terencana, dan terpadu.
Sementara itu, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim dalam paparannya menyampaikan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kondisi bencana beruntun.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2024 daerah ini telah dilanda bencana besar, dan belum seluruh proses pemulihan tuntas, bencana kembali terjadi pada akhir 2025.
Akibat banjir dan longsor pada akhir November 2025, sebanyak 22.041 jiwa terdampak, 1.360 rumah mengalami kerusakan dari kategori ringan hingga berat, serta sekitar 1.045 hektare lahan masyarakat ikut rusak.
Risnaldi menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang masih diliputi kesedihan, di mana ratap dan tangis warga masih sering terdengar.
Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya tegar, menguatkan diri, dan bekerja keras agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal.
Ia juga menekankan harapan agar penyelesaian bencana tidak hanya berhenti pada pembangunan Huntara dan Huntap, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ancaman bertambahnya angka kemiskinan pascabencana harus menjadi perhatian serius seluruh pihak ke depan.
Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pesisir Selatan agar seluruh bantuan dari pemerintah pusat benar-benar terserap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah cepat kolaborasi BNPB, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan hunian layak bagi 22 KK di Nagari Puluik-Puluik.
Menurut Lisda, pemenuhan kebutuhan dasar warga adalah prioritas utama setelah masa tanggap darurat berakhir. Ia menilai warga yang kehilangan rumah tidak boleh terlalu lama berada di pengungsian umum.
Selain itu, ia juga menyoroti kelengkapan fasilitas di dalam Huntara yang dinilainya sudah cukup memadai untuk kebutuhan dasar keluarga.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Lisda menyatakan akan terus mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap.
Ia menegaskan bahwa relokasi warga dari zona merah ke kawasan yang lebih aman merupakan langkah yang tidak bisa ditawar demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.
