Banjir dan Longsor Melanda 7 Kecamatan, Pesisir Selatan Percepat Bantuan Warga

Percepatan penanganan darurat dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi di Crisis Center, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Selasa (13/10/2026). Pemerintah daerah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi agar bantuan segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Rapat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dr. Syahrizal Antony, bersama Asisten Administrasi Umum N. Riswandi dan Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Gunawan.

Dalam pertemuan tersebut, para camat di wilayah terdampak melaporkan kondisi terkini dan mendorong percepatan penyaluran bantuan. Kebutuhan pokok warga menjadi perhatian utama, terutama bagi masyarakat yang aktivitas sehari-harinya terganggu akibat bencana tersebut.

Koordinasinya melibatkan BPBD dan sejumlah OPD antara lain dinas sosial, kesehatan, pangan, pekerjaan umum, perumahan, dan lingkungan hidup. Perwakilan PDAM dan PLN pun turut hadir untuk mendukung penanganan kebutuhan layanan dasar di wilayah terdampak.

Tujuh kecamatan yang disebutkan dalam laporan koordinasi tersebut antara lain IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Ranah Pesisir, Basa Ampek Balai Tapan, dan Ranah Ampek Hulu Tapan. Nama ketujuh kecamatan tersebut belum dirinci dalam materi informasi yang ada.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kpts/BPT-PS/2026. Status ini berlaku selama 14 hari, mulai 11 hingga 24 Oktober 2026.

Pemerintah daerah mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan sinergi pada masa tanggap darurat. Namun jumlah warga terdampak, nilai bantuan, dan jadwal penyalurannya belum dirinci dalam informasi pertemuan tersebut.