Jalan Raya Pos: 30 Ribu Ringgit dari Daendels, Banyak Pekerja yang Menderita

Sejarawan Universitas Indonesia Prof Djoko Marihandono menyatakan, pemerintah kolonial era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada tahun 1808-1811 mengeluarkan dana sebesar 30 ribu Ringgit untuk pembangunan tahap pertama Jalan Raya Anyer-Panarukan atau Jalan Raya Pos.

Djoko menjelaskan, pembangunan Jalan Raya Pos dibagi dalam dua tahap.

“Yang pertama dari Buitenzorg atau tepatnya di Cisarua sampai ke Cirebon. Dan berbayar. Berbayar, masyarakat dibayar,” kata Djoko pada acara Kick Off 3R Anyer-Panarukan: Jalan, Rute, Akar, Minggu (11/10).

Dari iuran sebesar 30 ribu ringgit itu, Djoko mengatakan, para pekerja tidak hanya mendapat bayaran berupa uang, tapi juga beras dan garam.

Apalagi, para pekerja yang mengerjakan jalan di wilayah yang kini disebut Jawa Barat itu bukan warga sekitar. Mereka merupakan warga yang berasal dari Jawa Tengah, Jogja dan daerah lainnya.

Diperkirakan ada sekitar 400 pekerja yang bertugas membangun jalan Cisarua hingga Cirebon. Namun, masih ada ratusan pekerja lain yang mengerjakan sisa jalan tersebut.

“Total 1.100 pekerja,” ujarnya.

Mereka dibayar sesuai dengan beban kerjanya. Semakin rumit medan jalan, semakin besar pula bayarannya.

“Dari Rajamandala ke Bandung 6 (ringgit) karena ada Cipatat yang lewat sana. Lalu dari Bandung ke Parakan Muncang karena jalannya datar, hanya 1 ringgit per orang,” kata Djoko.

Kemudian, pembangunan jalan dilanjutkan tahap kedua yakni Cirebon hingga Surabaya hingga Panarukan.

Pemerintahan Daendels pun memanggil 34 bupati dari Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk melanjutkan jalur tersebut.

Namun karena saat itu pemerintah tidak mempunyai uang, maka sistem kerja diputuskan berbentuk gotong royong di bawah arahan bupati.

Pada masa itu, bupati digaji dan diangkat oleh pemerintah dan merupakan bawahan warga. Bupati juga diminta menyediakan personel.

“Di situlah timbul permasalahan karena rakyatlah yang kemudian menderita dan menderita karena berada di bawah bupatinya sendiri,” jelas Djoko.

Meski kekurangan dana, pembangunan jalan dari Surabaya hingga Panarukan tetap dilanjutkan karena alasan ekonomi. Pasalnya, kawasan Surabaya hingga Panarukan merupakan kawasan kayu jati.

“Kayu jati sebenarnya dijual untuk apa? Untuk pembuatan kapal yang dipakai pemerintah sendiri karena kapal pemerintah semuanya dibongkar oleh kapal Inggris,” ujarnya.

Selain itu kayu jati juga dibutuhkan untuk keperluan lain yaitu untuk membangun rumah.

Sejarah ini merupakan sejarah penting dalam perjalanan kawasan Anyer-Panarukan. Nilai sejarah juga akan kembali diangkat, apalagi dengan adanya acara Kick Off 3R Anyer-Panarukan: Jalan, Rute, Akar.

Program ini dimotori oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Melalui program ini, sejarah jalur Anyer-Panarukan akan dilihat dari tiga sudut pandang utama: Jalan sebagai konektivitas dan pembangunan, Rute sebagai pengembangan perjalanan dan destinasi, dan Akar sebagai akar sejarah, budaya dan identitas masyarakat.

Dengan menelusuri dan mengkaji kembali sejarah Anyer-Panarukan, diharapkan sejarah tidak hanya menjadi kenangan masa lalu saja. Sebaliknya, hal ini merupakan sumber inspirasi untuk masa depan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

(kamu/gil)