PB Porprov

PADANG – Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar Tahun 2026 menerbitkan dua surat penegasan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan pertandingan dan menjamin keabsahan hasil pertandingan.

Kedua surat tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Porprov XVI, antara lain KONI kabupaten/kota, pejabat daerah yang membidangi olahraga, pengurus olahraga provinsi, serta Technical Delegate (TD).

Surat pertama bernomor 059/K-SB/PB.PORPROV/X/2026 tanggal 9 Oktober 2026 berisi penegasan mengenai penyelenggaraan pertandingan, keabsahan atlet, dan pencatatan perolehan medali. Sementara konfirmasi khusus kepada TD tertuang dalam surat bernomor 060/K-SB/PB.PORPROV/X/2026.

Melalui dua surat tersebut, PB Porprov

Langkah tersebut diambil menyusul hasil pemantauan penyelenggaraan pertandingan yang menemukan sejumlah kejanggalan, baik pada keikutsertaan atlet, pelaksanaan nomor pertandingan, hingga pencatatan hasil dan perolehan medali.

Berdasarkan hasil pemantauan, ada enam permasalahan yang menjadi perhatian PB Porprov XVI.

Pertama, atlet bertanding di nomor atau kelas yang tidak sesuai dengan data aplikasi SiRimau dan surat keputusan (SK) kontingen. Kedua, pemberian medali tidak sesuai dengan hasil pertandingan dan ketentuan Delegation Registration Meeting (DRM).

Ketiga, pencatatan perolehan medali KONI kabupaten/kota tidak sesuai dengan hasil pertandingan dan ketentuan DRM. Keempat, adanya perubahan atau mutasi nomor pertandingan dan atlet tanpa kesesuaian dengan data SiRimau dan tanpa koordinasi dengan PB Porprov XVI.

Kelima, ditemukan adanya kepesertaan atlet yang tidak sah atau tidak terdaftar pada aplikasi kontingen SiRimau dan SK. Keenam, ada atlet yang sudah terdaftar secara sah, namun tidak masuk dalam nomor pertandingan yang seharusnya diikuti.

Empat Afirmasi Bagi Kontingen dan Pengurus Olahraga

Menindaklanjuti temuan tersebut, PB Porprov XVI menetapkan empat penegasan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Pertama, pelaksanaan pertandingan dan keikutsertaan atlet harus mengacu pada hasil DRM, data SiRimau, serta keputusan kontingen yang sah.

Kedua, perubahan nomor atau kelas pertandingan atau atlet tidak boleh dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan PB Porprov XVI.

Ketiga, pemberian medali dan pencatatan medali harus disesuaikan dengan hasil pertandingan yang valid, ketentuan DRM, dan data resmi SiRimau.

Keempat, apabila ada ketidaksesuaian data atau permasalahan dalam pelaksanaan pertandingan harus segera dikoordinasikan dengan TD dan PB Porprov XVI.

Penegasan ini menjadi acuan bagi kontingen, penyelenggara olahraga, dan peralatan teknis pertandingan untuk memastikan seluruh proses kompetisi berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Medali Bermasalah Mungkin Tidak Diakui

PB Porprov XVI pun memberikan teguran terkait akibat jika ditemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan pertandingan.

Dalam surat bernomor 059/K-SB/PB.PORPROV/X/2026 ditegaskan, ketidaksesuaian poin pertama hingga kelima dalam daftar temuan, jika dibuktikan melalui proses verifikasi, dapat menyebabkan medali yang bersangkutan tidak diakui sebagai prestasi resmi XVI Provinsi Sumbar Tahun 2026.

Dengan demikian, status medali tidak hanya bergantung pada hasil yang diumumkan di arena pertandingan, tetapi juga harus memenuhi syarat keikutsertaan atlet, kesesuaian nomor pertandingan, dan persyaratan administrasi yang berlaku.

Sementara itu, surat nomor 060/K-SB/PB.PORPROV/X/2026 ditujukan khusus kepada TD sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan teknis dan memastikan pelaksanaan pertandingan tetap mengacu pada regulasi.

Penerbitan dua surat penegasan ini merupakan langkah PB Porprov XVI untuk menjaga keutuhan kompetisi di tengah pesta olahraga tingkat provinsi.

Seluruh kontingen dan pengurus cabang olahraga diharapkan memastikan data atlet, pelaksanaan pertandingan, hasil pertandingan dan pelaporan medali sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hasil Porprov XVI Provinsi Sumbar Tahun 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis. (*/drd)