Perusahaan Pelaku Perusakan Hutan Sumatera Hanya Dituntut Biaya Restorasi Ekologis

BANDASAPULUAH.COM -Sejumlah perusahaan besar yang bertanggung jawab atas perusakan dan perambahan hutan di Pulau Sumatera diharuskan membayar biaya pemulihan ekologi penyebab banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tuntutan kami jelas, perusahaan besar harus mengeluarkan uang untuk restorasi ekologi, bukan sekedar upacara CSR, kata Ketua Divisi Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, Rabu, 3 Desember 2025.

Selain itu, Partai Gelora juga meminta agar audit kerusakan hutan dipublikasikan, termasuk mengenai rantai pasoknya. Saat ini juga perlu adanya moratorium pemberian izin baru pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan di Pulau Sumatera.

Hingga sisa hutan terpetakan dan diamankan secara menyeluruh, dan warga terdampak mendapat reparasi sosial, ujarnya.

Rully menegaskan, reparasi sosial ini merupakan kewajiban, bukan bantuan. Sebab, banjir dan tanah longsor terjadi di Sumatera akibat ulah mereka.

Ini bukanlah takdir. Ini akibat perbuatannya, pelaku yang kemarin menghadiri konferensi iklim di Brazil (COP30), kata mantan aktivis lingkungan hidup, Walhi Indonesia.

Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora ini mengatakan, banjir dan tanah longsor yang meluluhlantahkan Pulau Sumatera bukanlah peristiwa yang kebetulan.

“Tetapi ini adalah faktur terbuka atas deforestasi selama puluhan tahun yang dilakukan oleh industri kayu, pulp dan kertas raksasa serta perusahaan kelapa sawit yang menggunakan hutan sebagai modal awal. Mereka bekerja sama untuk meratakan benteng terakhir ekosistem kita, yaitu hutan,” ujarnya.

Akibatnya, ketika terjadi hujan ekstrem di kawasan hutan, tanah yang tadinya mampu menyimpan air kini tidak mampu lagi menampung air.

“Sungai meluap, akibatnya desa-desa hanyut dan warga mengalami segala kerusakan yang tidak pernah mereka minta,” tegasnya.

Kerusakan tersebut, lanjutnya, bukan disebabkan oleh perubahan iklim, melainkan perilaku koruptif dalam penebangan hutan yang dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan dampak dan daya dukung lingkungan.

Rully berharap bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang diperkirakan memakan ribuan korban jiwa pada tahun 2025 ini dapat meningkatkan kesadaran semua pihak.

“Bahwa terdapat puluhan juta masyarakat di hilir yang menggantungkan penghidupannya pada kehidupan hutan, yang tidak diketahui oleh pemerintah dan perusahaan,” tutupnya.