BANDASAPULUAH.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat membuat tujuh partai politik (parpol) mengusung pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) sendiri pada Pilkada Pesisir Selatan (Pessel) 2024.
Hal tersebut sebagaimana Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora.
MK menolak permohonan provisi para pemohon, tetapi mengabulkan bagian pokok permohonan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8).
MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik/gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya atau 20 persen kursi DPRD.
Berdasarkan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, syarat pencalonan Bupati Pessel hanya membutuhkan suara sebesar 8,5 persen dari partai politik untuk mengusung calon sendiri.
Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan punya DPT 380 ribu pemilih pada pemilu 2024. Sesuai aturan yang diputuskan MK, Pessel masuk dalam kategori pasal 40 huruf b.
Dalam aturan itu, MK mengklasifikasikan daerah dengan DPT 250-500 ribu pemilih, maka partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon dengan perolehan suara minimal 8,5%.
Klik selanjutnya untuk membaca halaman berikutnya…
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
