Respon Desentralisasi dan Militerisme di Era Prabowo-Gibran, BEM UI Gandeng Sejumlah Pengamat dan Pakar Senior

Depok, Jempol.Id — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar diskusi bertajuk “Melawan Sentralisasi Kekuasaan: Cita-cita dan Gagasan Perbaikan Struktural Bangsa Indonesia” di Auditorium Toety Heraty Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Kamis (1/10/2026).

Diskusi yang berlangsung mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WIB ini mengundang para pengamat politik, akademisi, dan pakar senior untuk membahas isu desentralisasi, federalisme, militerisme, feodalisme, dan dinamika representasi kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia di era Prabowo-Gibran.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Bagus Takwin, Herman HS Sumantri, Fakhrul Fulvian, dan Nur Majid Taufiqrahman. Forum tersebut dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan perwakilan sejumlah elemen.

Dalam pemaparannya, Rocky Gerung mengkritisi pemahaman desentralisasi yang dinilainya belum sepenuhnya diterapkan secara substantif di Indonesia. Ia menilai praktik yang dilakukan saat ini masih menyerupai dekonsentrasi, yakni pembagian kewenangan administratif dan proyek dari pemerintah pusat ke daerah.

Ujungnya hanya dekonsentrasi, bukan desentralisasi, kata Rocky dalam diskusi tersebut.

Rocky juga mendorong mahasiswa untuk melakukan terobosan konseptual dalam membahas hubungan pusat dan daerah, termasuk membuka kembali perdebatan mengenai federalisme sebagai alternatif dalam memahami tata kelola negara kepulauan.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyoroti militerisasi yang dinilainya berpotensi mengikis nilai-nilai keperdataan melalui kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Bivitri, perluasan peran TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pembentukan batalion pembangunan, dan keterlibatan institusi militer di berbagai sektor masyarakat perlu dikaji dalam konteks hubungan sipil dan militer.

“Nilai-nilai sipil sedang diteror, terkikis secara sistemik,” kata Bivitri.

Ia juga menyoroti munculnya ketakutan masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut terkait dengan melemahnya nilai-nilai keperdataan yang seharusnya menjadi landasan kehidupan demokrasi.

Bivitri juga menggarisbawahi hubungan antara militerisme dan feodalisme. Ia menilai feodalisme memiliki pengaruh yang lebih luas karena tidak hanya dapat tumbuh di lingkungan militer, tetapi juga di institusi sipil, partai politik, dan korporasi.

Perbedaan pandangan para narasumber turut mewarnai jalannya diskusi. Rocky Gerung lebih menekankan pada pembongkaran konsep dan kerangka teori, sedangkan Bivitri Susanti menyoroti dampak kebijakan dan praktik kekuasaan terhadap nilai-nilai sipil dan kehidupan demokratis.

Melalui forum ini, mahasiswa dan narasumber berdiskusi mengenai hubungan sentralisasi kekuasaan, desentralisasi, militerisme dan feodalisme dalam upaya memahami tantangan struktural pemerintahan Indonesia.

(Tajuk rencana)