BANDASAPULUAH.COM – Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, meraih Sertifikat Tsunami Ready UNESCO sebagai pengakuan atas upaya dan kesiapan masyarakat serta pemerintah nagari dalam menghadapi ancaman bencana tsunami.
Sertifikat tersebut diserahkan dalam kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi dan Tsunami 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar di Lapangan Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penyerahan Sertifikat Tsunami Ready UNESCO tersebut diberikan kepada dua desa/nagari, yakni Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan.
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Utama (Sestama) BNPB RI Rustian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Kalaksa BPBD Sumbar Armen beserta jajaran, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kebencanaan lainnya.
Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan, pengakuan Tsunami Ready UNESCO yang diterima Nagari Ampiang Parak merupakan capaian penting bagi Pesisir Selatan sekaligus menjadi pengingat agar kesiapsiagaan masyarakat terus diperkuat.
Menurut Risnaldi, status Tsunami Ready bukan sekadar penghargaan, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas kesiapan masyarakat dan pemerintah nagari dalam menghadapi ancaman tsunami.
“Kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama. Masyarakat harus memahami risiko, mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul, serta mampu bergerak cepat ketika terjadi bencana,” ujar Risnaldi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemenuhan indikator Tsunami Ready di Nagari Ampiang Parak, mulai dari pemerintah nagari, masyarakat, BPBD, pemerintah daerah hingga para mitra kebencanaan.
Risnaldi menekankan, kesiapsiagaan tidak boleh berhenti setelah diterimanya sertifikat. Pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana, jalur evakuasi, titik kumpul serta langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa dan tsunami perlu terus diperkuat.
Sementara itu, Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi dan Tsunami 2026 dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, komunikasi dan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana gempabumi dan tsunami.
Rangkaian gladi meliputi Table Top Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX). Latihan tersebut menguji mekanisme penanganan keadaan darurat, mulai dari koordinasi hingga respons di lapangan.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan, gladi tidak boleh hanya dijadikan sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, tujuan utama gladi adalah menemukan kesenjangan dalam kesiapsiagaan yang selanjutnya menjadi bahan perbaikan.
Rustian mengatakan, hasil gladi perlu menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, sehingga temuan di lapangan dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan konkret dalam penguatan kesiapsiagaan bencana.
Ia juga mengingatkan masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan sumber kejadian pada beberapa menit pertama setelah bencana terjadi. Karena itu, sistem penanggulangan bencana tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah.
Pemerintah, TNI, Polri, BPBD, rumah sakit, dunia usaha, relawan dan unsur lainnya harus memiliki kesiapan dan koordinasi yang baik. Namun, masyarakat sebagai first responder juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelamatkan diri serta membantu lingkungan sekitar.
Menurut Rustian, investasi dalam kesiapsiagaan memang tidak selalu terlihat hasilnya dalam kondisi normal. Namun ketika bencana terjadi, kesiapsiagaan dapat menentukan kecepatan masyarakat menyelamatkan diri, kecepatan pemerintah merespons dan besarnya dampak yang dapat dikurangi.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, keberhasilan sebuah gladi tidak diukur dari seberapa rapi skenario dapat dilaksanakan, tetapi dari seberapa banyak pembelajaran yang diperoleh untuk memperkuat kesiapsiagaan ke depan.
Mahyeldi menyebut terdapat enam tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan gladi, yakni mendokumentasikan dan menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi TTX, CPX dan FTX, memperkuat sistem komando dan koordinasi antarinstansi, serta terus menguji dan memperkuat sistem komunikasi kedaruratan.
Selanjutnya, pemerintah kabupaten dan kota diminta membawa hasil pembelajaran gladi ke wilayah masing-masing, melibatkan masyarakat secara lebih luas, serta menjadikan kesiapsiagaan sebagai budaya dan bukan sekadar program.
Mahyeldi juga menegaskan, ancaman gempabumi dan tsunami tidak mengenal batas administrasi kabupaten maupun kota. Karena itu, kolaborasi lintas daerah serta keterlibatan BNPB, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan dan relawan perlu terus diperkuat.
