BANDASAPULUAH.COM — Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni mengingatkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap keluarga, terutama perempuan dan anak.
Menurutnya, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan secara agama, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dan hak-hak yang harus mendapat perlindungan negara.
Hal itu disampaikan Lisda saat memberikan paparan bertajuk Membangun Keluarga yang Kuat Secara Agama dan Negara dalam kegiatan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (Gas Nikah) di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Yosef Khairul, beserta jajaran. Hadir pula Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Sumardi, bersama jajaran.
Kegiatan Gas Nikah ini diikuti sekitar seratus peserta dari berbagai latar belakang profesi, sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
Dalam paparannya, Lisda menyoroti berbagai persoalan yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi tersebut, menurutnya, sering kali menempatkan perempuan dan anak pada posisi paling rentan ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga.
Mulai dari kesulitan mengurus dokumen kependudukan, administrasi pendidikan anak, hingga memperjuangkan hak atas nafkah, warisan, dan harta bersama, semuanya dapat menjadi persoalan ketika perkawinan tidak memiliki bukti pencatatan yang sah.
“Yang penting bukan sekadar bukunya, tetapi kepastian dan perlindungan di baliknya. Jangan menunggu masalah datang baru mencari perlindungan,” tegas Lisda.
Ia menekankan bahwa pencatatan nikah bukan sekadar urusan administratif. Di balik dokumen perkawinan terdapat kepastian hukum yang menjadi dasar penting bagi suami, istri, dan anak dalam memperoleh serta memperjuangkan hak-haknya.
Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan harus terus dibangun. Lisda mengingatkan agar kegiatan Gas Nikah tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi semata, melainkan menjadi gerakan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari.
“Gerakan ini jangan berhenti di ruangan ini. Pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah harus terus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Lisda menegaskan bahwa upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tidak cukup hanya dengan mencegah perkawinan yang tidak tercatat. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu menghadirkan jalan keluar bagi pasangan yang telanjur menikah tanpa pencatatan resmi.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus bersifat informatif, memberikan pendampingan, dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Masyarakat perlu dibantu memahami prosedur serta pilihan penyelesaian yang tersedia sesuai ketentuan hukum.
Untuk memperkuat gerakan tersebut, Lisda mendorong lima agenda utama, yakni edukasi sebelum menikah, pelayanan pencatatan perkawinan yang mudah dan ramah, sosialisasi hingga tingkat nagari, penguatan perlindungan perempuan dan anak, serta penyelesaian persoalan perkawinan tidak tercatat secara humanis.
Dalam kesempatan itu, Lisda juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda agar tidak memandang pernikahan hanya dari sisi kemeriahan acara.
Menurutnya, menikah bukan sekadar mempersiapkan pesta, foto pranikah, dekorasi, undangan mewah, atau penampilan yang menarik di media sosial. Ada tanggung jawab jauh lebih besar yang harus dipersiapkan sebelum seseorang memutuskan membangun rumah tangga.
Kesiapan tersebut mencakup pemahaman agama, tanggung jawab terhadap pasangan, kemampuan ekonomi, kematangan mental, hingga kesadaran mengenai hak dan kewajiban secara hukum.
“Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, tetapi persiapkan kehidupan setelah pernikahan,” pesannya.
Lisda berharap generasi muda benar-benar membekali diri dengan pengetahuan dan kesiapan sebelum menikah. Namun, ketika kesiapan telah terpenuhi, ia juga mengingatkan agar niat baik membangun rumah tangga tidak ditunda tanpa alasan yang jelas.
Menutup paparannya, Lisda menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, membangun keluarga yang kuat harus dimulai dari perkawinan yang dilandasi nilai agama, tanggung jawab, dan kepastian hukum.
“Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat akan melahirkan Indonesia yang kuat,” pungkasnya.








Komentar