Padang, Bandasapuluah.com – Pergerakan Milenial Minang (PMM) kembali angkat bicara tentang kebijakan Pemkab Pasaman Barat yang merumahkan 3.200 tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintahan setempat.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi mengatakan keluarnya kebijakan yang dilakukan Pemkab Pasbar tersebut dengan dalih biaya penghematan tersebut Kata Fikri, kebijakan merumahkan THL yang dinilai brutal. Sebab, bupati tidak mengkaji berbagai aspek kebijakannya tersebut.
“Sebetulnya jika ingin menghemat biaya tidak perlu mengorbankan sebanyak 3200 THL itu,” kata Fikri kepada bandasapuluah, Jumat (4/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seharusnya bupati, lanjut Fikri, anggaran perjalanan dinas dan kunjungan studi banding tiap-tiap instansi keluar daerah maupun keluar negeri. Selain itu, pembelian peralatan kendaraan dinas dan lainnya yang tidak mendesak tidak dilakukan bupati.
“Itu lebih menjadi kebijakan yang kongkrit, bukan menciptakan penggangguran asal Air,” ujar mahasiswa mahasiswa Bangis tersebut.
Dikatakan, kebijakan tersebut merusak tatanan sosial dan dapat menimbulkan kerawanan sosial.
“Itu sudah menjadi konsekuensinya, jika angka kejadiannya tinggi, maka tingkat kriminalitas juga semakin tinggi. Bukannya luasnya lapangan pekerjaan malah membuat kebijakan menyengsarakan rakyatnya sendiri,” tuturnya.
Fikri menyebut janji seratus hari kerja bupati dan wakil bupati hanyalah khayalan. Ditambah, janji tersebut tak terealisasi.
Program penuntasan kemiskinan dan penyelesaian sengketa lahan yang banyak menimbulkan konflik selama ini di berbagai nagari di Pasaman Barat tidak terealisasi. Malah, beliau membuat timbulnya dampak.
“Padahal APBD Pasbar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, angka yang sekarang mencapai 1,2 Triliun, mengapa tidak bisa di manfaatkan dan dimaksimalkan, lowongan pekerjaan di Pasaman barat masih sulit, malahan mem-PHK buat masyarakat nya,” jelasnya.
Ditambahkan, tanggung jawab seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan malah membuat masyarakat sulit.
Dari data yang kami telusuri melalui pemberitaan di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kebijakan merumahkan THL rata-rata polanya sama dilakukan pasca pilkada dimasa awal transisi kepemimpinan di berbagai kabupaten/kota dengan alasan yang sama di berbagai kabupaten/kota lemahnya Anggran Daerah dan tidak mampunya anggaran daerah untuk membayar gaji THL,” tulis Fikri.
Dan lebih mengejutkan Pasbarlah yang paling brutal di posisi teratas merumahkan THL. Jadi, kita bisa simpulkan poinnya bukan lemahnya Anggaran, tetapi ada motif lain. Di era informasi hari ini masyarakat bisa telusuri, silahkan awak media dan masyarakat cek di google soal THL ini di berbagai kota/kabupaten, dan himpun datanya kalau tidak percaya,” tutup Fikri.
